PENERAPAN PRINSIP PARTISIPASI MASYARAKAT BERMAKNA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK

Partisipasi masyarakat yang lebih bermakna tersebut wajib memenuhi tiga
prasyarat, pertama, hak untuk di dengarkan pendapatnya (right to be heard),
kedua, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (right to be considered), dan
ketiga, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang
diberikan (right to be explained). Akan tetapi ketentuan tersebut tidak berjalan
dengan baik di Kota Bengkulu, didapati ada Peraturan Daerah yang tidak
melibatkan masyarakat secara langsung dalam pembentukannya. Tujuan dari
karya tulis ini adalah pertama, untuk mengetahui dan menganilisis pemenuhan hak
partisipasi bermakna dalam pembentukan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun
2021 Tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak, apa saja yang menjadi
hambatan dalam pemenuhan hak partisipasi bermakna dalam pembentukan
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kota Layak
Anak. Dengan menggunakan pendekatan hukum empiris. Hasil penelitian
menunjukan bahwa pemenuhan hak partisipasi masyarakat bermakna dalam
pembentukan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 11 Tahun 2021 Tentang
Penyelenggaraan Kota Layak Anak masih kurang terpenuhi. Pemerintah bersama
DPRD tidak melakukan penjaringan secara langsung kepada masyarakat Kota
Bengkulu tetapi hanya mengundang Perwakilan Dinas dan Pihak swasta terkait,
hal ini di pengaruhi juga karena pembentuk Peraturan Daerah tersebut yaitu
penentuan jadwal dari Anggota DPRD Kota Bengkulu yang tidak ada kepastian
jadwal, dari masyarakat tidak dilibatkan langsung.
Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat Bermakna, Peraturan Daerah dan
Pemerintahan Kota