PERLINDUNGAN HUKUM KESELAMATAN BERKENDARA PENGEMUDI OJEK ONLINE BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Perkembangan teknologi dan digitalisasi telah mendorong munculnya sektor
pekerjaan berbasis platform, seperti ojek online meskipun pemerintah telah
mengatur keselamatan berkendara melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun
2009 Jalan dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019. Namun
tetap banyak pengemudi ojek online yang belum mengetahui hak mereka terkait
perlindungan, baik dari penyedia layanan maupun pemerintah. Rumusan masalah
dalam penelitian ini adalah, bagaimana bentuk perlindungan hukum keselamatan
berkendara pengemudi ojek online berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan?
dan bagaimana impelmentasi perlindungan hukum keselamatan berkendara
pengemudi ojek online di Kota Bengkulu? Penelitian ini menggunakan metode
penelitian hukum empiris atau penelitian hukum lapangan dengan cara
wawancara. Dari penelitian yang dilakukan depat di simpulkan: Perlindungan
keselamatan pengemudi ojek online belum optimal karena ketidakseimbangan
kemitraan dan peraturan yang belum komprehensif, perlindungan hukum yang
dilakuan adalah dengan memposisikan para pengengemudi ojek online sebagai
pengguna jalan pada umumnya melalui asuransi jasa raharaja, dengan syarat
pengemudi taat aturan berkendara dan membayarkan pajak STNK kedaraan
milkinya secara tertib, Dengan ketidakpastian hukum perlindungan dari pihak
penyedia layanan maka di perlukan pemerintah dalam membuat regulasi yang
melindungi seluluh ojek online tanpa membedakan kebijakan aplikasi penyedia
layanan ojek online.
Kata kunci: Perlindungan Hukum, Keselamatan Berkendara, Pengemudi Ojek
Online, Peraturan Perundang-Undangan