PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI(KPK)TERHADAP PEJABAT INSTANSI PEMERINTAH YANG BERSTATUS PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA(TNI)

Keberadaan Pejabat Instansi Pemerintah yang juga memiliki status sebagai TNI
dalam kasus Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) menimbulkan hambatan bagi
penanganan Tindak Pidana Korupsi Oleh KPK. Penelitian ini dilaksanakan untuk
mengetahui dan menganalisis penanganan Perkara TIPIKOR oleh KPK terhadap
pejabat instansi pemerintah berstatus Prajurit TNI serta pengadilan yang
berwenang mengadili. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang
menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan peraturan perundang�undangan. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Penanganan TIPIKOR Oleh
KPK terdapat pada pasal 6 Huruf e Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2019
yang terdiri dari : penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap TIPIKOR,
yang dalam pelaksanaannya menganut asas Diferensiasi Fungsional berdasarkan
pada pasal 38 Undang – undang Nomor 19 tahun 2019. Dalam kasus TIPIKOR
Suap Pengadaan Barang/Jasa di BASARNAS yang melibatkan Marsdya Henri
Alfiandi sebagai Kabasarnas yang juga seorang Pegawai Negeri saat menerima
Suap atau success fee, maka sesuai dengan diferensiasi fungsional penanganan
Tindak Pidana Korupsi, kewenangan penanganannya ada pada KPK. Pengadilan
yang berwenang mengadili dalam kasus ini adalah Pengadilan TIPIKOR yang
memiliki kewenangan absolut terhadap perkara Korupsi. Hal ini diatur dalam
Pasal 5 Undang Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan TIPIKOR
Yaitu :”Pengadilan tindak pidana korupsi merupakan satu-satunya pengadilan
yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana
korupsi.” Untuk mewujudkan Penegakan TIPIKOR yang berkomitmen dan
Konsisten hendaknya Pemerintah Bersama Lembaga Legislatif membuat produk
hukum yang menjelaskan tentang kedudukan seorang anggota TNI yang menjabat
di lingkungan instansi Pemerintah, dan sudah saat nya memperbaharui Undang�Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang pengadilan Militer, supaya hukum acara
militer ini tidak lagi digunakan untuk kepentingan meloloskan diri dari pengadilan
umum oleh TNI agar kasus serupa tidak terulang Kembali.
Kata kunci : Tindak Pidana Korupsi, Asas Diferensiasi Fungsional,Pegawai
Negeri Sipil,