PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG�UNDANGAN SECARA CEPAT (FAST TRACK LEGISLATION) SUATU KAJIAN PERBANDINGAN

Pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia dikarakterisasi oleh
produktivitas yang rendah. Selain itu, timbul banyak permasalahan baik secara
formil maupun materiil dari setiap undang-undang yang dibuat. Undang-undang
sering kali dibuat tanpa partisipasi masyarakat dan dibentuk dengan proses yang
cepat atau fast track legislation. Hal ini terjadi disebabkan cepatnya proses yang
dilakukan dalam pembahasan hingga disahkannya undang-undang tersebut. Proses
yang cepat ini menimbulkan permasalahan terkait tata cara yang dilakukan dalam
pembeńtukan undang-undang yang ideal. Pelaksanaan Pembentukan undang�undang yang cepat tentu akan menimbulkan pertanyaan besar dari masyarakat,
apalagi pengaturan mengenai metode fast track legislation sampai saat ini belum
diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Terdapat beberapa
undang-undang yang diyakini melalui proses pembuatan undang-undang yang
cepat, yakni UU KPK, UU MK dan UU Minerba. Sehingga dari permasalahan ini
menarik untuk dikaji tentang bagaimana penerapan metode fast track legislation
dalam Pembentukan undang-undang di Indonesia. Dalam penelitian ini, dilakukan
dengan menggunakan pendekatan studi komparatif dan metode yuridis
normatif,dimana data yang didapatkan berasal dari data sekunder berdasarkan dari
bahan Pustaka yang memiliki kaitan dengan permasalahan. Adapun data yang
dikumpulkan berdasarkan dari studi kepustakaan (librany search). Penelitian ini
bertujuan untuk (1) memahami praktik penerapan fast track legislation dalam
pembentukan peraturan perundang-undangan di Amerika Serikat, dan (2)
memahami penerapan fast track legislation di Indonesia serta melihat penerapan
dan penyimpangannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fast track legislation
Indonesia harus dibentuk aturan sebagai pijakan hukum karena pembentukan
undang-undang melalui fast track legislation tidak bertentangan dengan
pengamalan negara hukum dan demokrasi, selama diatur melalui peraturan
perundang-undangan yang berkekuatan hukum dengan materi pembatasan waktu
di setiap tahapan pembentukannya dan dengan tidak mengesampingkan
keterlibatan moderasi masyarakat. Selain itu pelaksanaannya juga harus dilakukan
dengan penuh kehati-hatian serta merujuk pada pembatasan yang dapat
dibenarkan, seperti sunset clause dan review clause. Hal ini dilakukan semata�mata untuk menjamin bahwa suatu produk hukum dapat mencerminkan rasa
keadilan masyarakat yang dilayaninya atau bersifat responsif.
Kata Kunci: Fast Track Legislation, Undang-undang, Partisipasi masyarakat,
DPR.