PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK MILIK ATAS TANAH MASYARAKAT DESA LUBUK KEMBANG SETELAH TERBITNYA KEPUTUSAN MENHUT NO. 643/Menhut-II/2011

Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-pokok Agraria, pada Pasal 19 dinyatakan bahwa untuk menciptakan
kepastian hukum pertanahan, pemerintah menyelenggarakan pendaftaran tanah.
Atas tanah yang telah didaftarkan selanjutnya diberikan tanda bukti hak atas
tanah, yang merupakan alat bukti yang kuat mengenai kepemilikan tanah. Tujuan
yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui
perlindungan hukum terhadap hak milik atas tanah masyarakat Desa Lubuk
Kembang setelah terbitnya Keputusan Menhut No. 643/Menhut-Ii/2011. (2)
Untuk mengetahui kepastian hukum terhadap hak milik atas tanah masyarakat
Desa Lubuk Kembang setelah terbitnya Keputusan Menhut No. 643/Menhut�Ii/2011. Metode yang digunakan adalah pendekatan penelitian hukum empiris
atau sosiologis, yang mana menggunakan fakta empiris dari perilaku manusia,
seperti perilaku yang diucapkan dalam wawancara dan perilaku nyata dari
pengamatan langsung. Hasil penelitian dapat diketahui bahwa perlindungan dan
kepastian hukum yang dapat diberikan oleh negara sebagai jaminan untuk
kemajuan dan kesejahteraan masyarakat tanpa rasa kekhawatiran terhadap tanah
yang mereka miliki. Berbagai upaya yang dilakukan masyarakat untuk
mempertahankan tanah mereka sangatlah membuahkan hasil, yaitu tanah milik
masyarakat Desa Lubuk Kembang dikembalikan lagi kepada masyarakat Desa
Lubuk Kembang, berdasarkan SK yang diterbitkan Menteri Lingkungan Hidup
dan Kehutanan Republik Indonesia dengan Nomor
SK.533/MENLHK/SETJEN/PLA.2/5/2023 Tentang perubahan peruntukan
kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan seluas ± 2.340 HA (DUA RIBU
TIGA RATUS EMPAT PULUH HEKTARE) Perubahan Antar Fungsi Pkok
Kawasan Hutan Seluas ± 20.272 HA (DUA PULUH RIBU DUA RATUS TUJUH
PULUH DUA HEKTAR) Dan Perubahan Dalam Fungsi Pokok Kawasan Hutan
Seluas ± 221 HA (DUA RATUS DUA PULUH SATU HEKTARE) Dalam
Riview Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Kepastian Hukum, Sertipikat Hak Atas Tanah