PELAKSANAAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BENGKULU DALAM PENGELOLAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN DI KOTA BENGKULU BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Tidak berfungsinya TPI dan beralihnya penggunaan TPI menjadi kantor UPTD, fasilitas
yang tidak memadai, ketidakpastian pengelolaan perikanan dan terjadinya tumpang tindih
atau ketidakpahaman pemerintah daerah Kota Bengkulu serta belum adanya peraturan
daerah Kota Bengkulu yang secara tegas dan jelas mengatur pengelolaan TPI tentu
membuat potensi bidang perikanan di Bengkulu menjadi tidak maksimal. Adapaun
permasalahan dalam penelitian ini yaitu,Bagaimana Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah
Daerah Kota Bengkulu Dalam Pengelolaan TempatPelelangan Ikan Di Kota Bengkulu
Berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah? Dan
Apa hambatan bagi Pemerintah Daerah Kota Bengkulu dalam melaksanakan Pelaksanaan
Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Bengkulu Dalam Pengelolaan Tempat Pelelangan
Ikan Di Kota Bengkulu Berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah?. Metode penlitian yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris
atau socio legal research. Hasil Penelitian pertama, Tempat pelelangan ikan di kota
Bengkulu Pemerintah Kota Bengkulu mengelola perikanan dalam lingkup yang kecil yaitu
pada PPI Pondok Besi, PPI memiliki tujuan untuk merealisasikan kewenangan pemerintah
kota Bengkulu dalam pengelolaan tempat pelelangan ikan. adapun fasilitas dan program
yang dilakukan oleh DKP yaitu, dermaga, sarana jalan, pagar keliling, balai pemasaran
perikanan, navigasi pelayaran, PDAM, Pabrik/Gudang es, mesin penghancur es, genset,
pemeiharaan kapal dan penangkapa ikan, laboratorium pembinaan dan hasil pengujian
mutu perikanan, perkantoran, balai pertemuan nelayan, pengelola pelabuhan, dan MCK.
Kedua, hambatan yaitu, sumber daya manusia baik dari segi kuantitas dan kualitas.
Kondisi ini menyebabkanbelum optimalnya pembangunan di bidang Kelautan dan
Perikanan di Kota Bengkulu.Sarana dan Prasarana Anggaran Keterbatasan anggaran.
Sejauh ini anggaran yang ada di dinas Kelautan dan Perikanan sangat terbatas.
Kata Kunci: Kewenangan, Pemerintah Daerah, TPI(Tempat Pelelangan Ikan)