PENEGAKAN SANKSI KODE ETIK PROFESI KEPOLISIAN TERHADAP ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DI KOTA BENGKULU

Polisi merupakan alat negara yang mempunyai tugas pokok
memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Anggota Kepolisian
seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat secara keseluruhan agar
masyarakat dapat percaya terhadap peran anggota Kepolisian. Namun
saat ini malah banyak oknum anggota Kepolisian melakukan
penyimpangan-penyimpangan. Penyimpangan penyimpangan tersebut
disebabkan belum adanya kesadaran, bahwa wewenang yang diberikan
sebagai tanggung jawab moral untuk tegaknya hukum, dan tegaknya
hukum sebagai syarat supremasi hukum. Hal tersebut juga terjadi di
Polda Kota Bengkulu. Penyimpangan dilakukan beberapa anggota
Kepolisian yang bertugas di Polda Kota Bengkulu. Bahkan beberapa
anggota Kepolisian Polda Kota Bengkulu melakukan penyimpangan
yang menjurus terhadap tindak pidana. Metode pendekatan penulisan ini
menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan
adalah penelitian yuridis empiris. Sumber bahan hukum yang digunakan
mulai dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik
pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.
Setelah itu dianalisis dengan metode analisis data deskriptif analitis.
Setiap anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana harus melalui 5
(lima) proses yaitu Tahap Penyelidikan, Tahap Penyidikan, Tahap
Peradilan Umum, Tahap Peradilan Kode Etik, Dan Pemberhentian Tidak
Hormat (PTDH). Hambatan yang dialami dalam penjatuhan sanksi
adalah faktor hukumnya, faktor penegak hukum, dan faktor sarana dan
fasilitas. Langkah atau upaya-upaya yang dilakukan untuk meminimalisir
adalah dengan meningkatkan pengawasan, melakukan penyuluhan, dan
melakukan kegiatan yang bersifat keagamaan
Kata kunci : Penipuan, Kode etik, Kepolisian