ANALISIS YURIDIS PELANGGARAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2020 DI PROVINSI BENGKULU

Pelarangan Aparatur Sipil Negara untuk terlibat dalam kontestasi politik
merupakan hal mutlak yang dilarang dan diatur oleh Undang-Undang Nomor 10
Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui dan memahami faktor penyebab terjadinya
pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Kepala Daerah
Provinsi Bengkulu Tahun 2020 dan memahami upaya yang dapat dilakukan guna
menekan angka pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara di Provinsi
Bengkulu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Hukum Empiris. Hasil
penelitian menunjukkan penyebab pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara
diantaranya, mentalitas birokrasi jauh dari semangat reformasi, kepentingan
Politik Aparatur Sipil Negara karena irisan kekerabatan atau kesukuan dengan
calon, intimidasi orang kuat lokal pada Aparatur Sipil Negara yang berada dalam
cengkraman ekosistem tidak menguntungkan, penegakan hukum yang masih
birokratis, politisasi Birokrasi oleh calon peserta pemilu, dan kurangnya
kepedulian masyarakat terhadap pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara.
Permasalahan penanganan pelanggaran oleh Aparatur Sipil Negara pada Pilkada
Provinsi Bengkulu tahun 2020 menuntut penyelenggara untuk meningkatkan
fokus penanganan pelanggaran netralitas pada proses pencegahan, melakukan
pendidikan politik yang menjangkau seluruh elemen masyarakat, mengalihkan
kewenangan pejabat pembina kepegawaian dari kepala daerah ke pejabat/instansi
terkait dan mengupgrade metode pencegahan, pengawasan dan penindakan
pelanggaran berbasis teknologi untuk mensiasati banyaknya pelanggaran melalui
media sosial/massa.
Kata kunci: Netralitas, Aparatur Sipil Negara, Pemilihan Kepala Daerah.