KENDALA PELAKSANAAN PEMBEBASAN BIAYA PERKARA BAGI MASYARAKAT MISKIN DI PENGADILAN AGAMA BENGKULU KELAS 1A

Penelitian ini dilatar belakangi oleh kendala pelaksanaan pembebasan biaya perkara
di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A. Pembebasan biaya perkara ini
membahas tentang pemberian biaya secara gratis bagi masyarakat miskin yang
mengajukan perkara di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A di mana anggaran
tersebut berasal dari negara melalui DIPA yang sesuai dengan PERMA RI Nomor
1 Tahun 2014. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis kendala pelaksanaan
pembebasan biaya perkara bagi masyarakat miskin di Pengadilan Agama Bengkulu
Kelas IA dan mengetahui bagaimana solusi yang diberikan oleh Pengadilan Agama
Bengkulu Kelas 1A menghadapi kendala pelaksanaan pembebasan biaya perkara
bagi masyarakat miskin. Penulis menggunakan kerangka pemikiran teori efektivitas
hukum dan teori kepastian hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini
adalah metode kualitatif deskritif dengan metode pengumpulan data studi dokumen
dan wawancara. Pendekatan penelitian yang peneliti terapkan adalah observasi.
Hasil dari penelitian ini yaitu: terkendala di anggaran karena anggaran yang
diberikan negara terbatas hanya untuk 60 perkara setiap tahunnya. Berdasarkan data
yang di dapat jumlah perkara prodeo yang masuk selama tahun 2022 s.d 2024
sebanyak 180 perkara, dengan jumlah perkara setiap tahunnya adalah 60 perkara.
Kemudian terkendala pada sulitnya masyarakat mendapatkan surat keterangan
tidak mampu dari pemerintahan setempat. Pengadilan Agama adalah tempat
penting bagi keadilan dan kepastian hukum. Prinsip sederhana, cepat, dan biaya
ringan sudah efektif, sesuai Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang
Kekuasaan Kehakiman. Meskipun sudah efektif, masih ada kendala, terutama
dalam melaksanakan proses peradilan.
Kata Kunci : Kendala, Prodeo, Solusi, Pengadilan Agama