PERLINDUNGAN HAK PRIVASI KORBAN PENYEBARAN INFORMASI DATA PRIBADI DI KOTA BENGKULU

Penggunaan data pribadi, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), dalam layanan
Peer to Peer (P2P) Lending memudahkan akses keuangan tetapi juga
meningkatkan risiko jika data jatuh ke tangan yang salah, yang dapat menyebabkan
penyebaran informasi data pribadi. Data awal menunjukkan bahwa 9,2% responden
pernah mengalami penyebaran data pribadi tetapi tidak melaporkannya ke polisi.
Ditreskrimsus POLDA Bengkulu melaporkan belum ada kasus terkait penyebaran
data pribadi, menandakan kurangnya penegakan hukum di Kota Bengkulu.
Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan faktor penghambat korban dalam
melaporkan kejahatan penyebaran data pribadi serta upaya preventif kepolisian.
Menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan non-doktrinal, penelitian
ini melibatkan populasi dan sampel dari kepolisian Polda Bengkulu serta 8
responden. Data dikumpulkan melalui kuisioner dan wawancara, dengan
pengolahan data editing dan coding. Hasil penelitian mengidentifikasi faktor
penghambat melapor seperti rumitnya proses hukum, solusi praktis, kekhawatiran
penanganan kasus, persepsi terhadap kepolisian, kerugian immaterial, keterbatasan
informasi, dan biaya. Subdit Lima Cyber Ditreskrimsus Polda Bengkulu melakukan
upaya preventif melalui edukasi media sosial, patroli cyber, peran sebagai
narasumber, serta layanan bantuan dan sosialisasi. Diharapkan adanya peningkatan
teknologi dan pelatihan, kerjasama lembaga, kesadaran publik, edukasi, dan
dukungan psikologis untuk korban guna penegakan hukum terkait kejahatan
penyebaran data pribadi di Kota Bengkulu.
Kata kunci: Data Pribadi, Hak privasi, Korban, Perlindungan, Penyebaran
Informasi.