TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023 TENTANG BATAS USIA CALON PRESIDEN DAN CALON WAKIL PRESIDEN TERHADAP PRINSIP DEMOKRASI

Indonesia sebagai negara demokrasi menggambarkan rakyat sebagai pemegang
kekuasaan tertinggi sehingga setiap tindakan yang diambil oleh pemerintah
haruslah menguntungkan dan menjaga hak-hak rakyat, sebagaimana yang terdapat
didalam konstitusi Indonesia yakni UUD NRI tahun 1956 menyatakan bahwa
kedaulatan ada di tangan rakyat dan pelaksanaanya harus sesuai dengan UUD
tahun 1945. Menelaah hasil Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Batas
Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden mencerminkan demokrasi atau
tidak mencerminkan demokrasi. Identifikasi masalah pada penelitian ini adalah
Bagaimana fungsi MK sebagai pelindung demokrasi dan Apakah Putusan MK No.
90/PUU-XXI/2023 sejalan dengan prinsip demokrasi. Tujuan penelitian ini adalah
untuk mengetahui fungsi MK sebagai pelindung demokrasi serta untuk
mengetahui Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 sejalan atau tidak dengan prinsip
demokrasi. Metode penelitian yang dipakai yakni jenis penelitian hukum normatif
dengan pendekatan konseptual dan pendekatan undang-undang. Hasil penelitian
ini menunjukan Pada Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 yang sejatinya
bersifat final and binding, memberikan efek yang cukup besar terhadap demokrasi
di Indonesia, dimana MK sebagai pelindung demokrasi mencerminkan fungsinya
pada putusan ini, yakni dengan putusan 90 ini MK membuka peluang akan
hadirnya nilai demokrasi yakni dengan adanya penambahan syarat pernah
menjabat atau sedang menjabat sebagai kepala daerah baik di tingkat Provinsi
maupun Kabupaten/Kota”, membuka peluang hadirnya partisipasi rakyat lebih
besar, sehingga demokrasi yang menyatakan bahwa kekuasaan itu berada ditangan
rakyat dan rakyat membutuhkan perwakilan sebagai perpanjangan tangan telah
dipenuhi pada putusan MK No.90/PUU-XXI/2023.
.
Kata Kunci: Demokrsi, Kedaulatan Rakyat, Putusan Mahkamah konstitusi
Nomor 90/PUU-XXI/2023.