PENGATURAN BIPATRIDE UNTUK ANAK YANG MEMILIKI PASPOR ASING DARI PERKAWINAN BEDA WARGA NEGARA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006

Kemajuan zaman yang ditandai arus globalisasi membuat semakin mudah
terjadinya perkawinan antar beda warga negara, yang kemudian berdampak
terhadap status kewarganegaraan anak. Hadirnya Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang memberlakukan
dua kewarganegaraan bagi anak hasil perkawinan beda warga negara secara
terbatas memberikan terobosan baru untuk solusi dari masalah kewarganegaraan
karena persoalan bipatride yang kemudian dalam penerapannya memerlukan
perlindungan hak dan kewajiban yang seharusnya dimiliki anak dari perkawinan
beda warga negara. Namun dalam penerapanya masih terdapat beberapa tantangan
yang harus dihadapai mengenai perlindungan hak anak bipatride. Penelitian ini
akan menjelaskan akibat hukum perkawinan beda warga negara terhadap status
anak yang memiliki kewarganegaraan ganda pasca lahirnya Undang Undang
Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, serta menemukan akibat hukum
dari kepemilikan paspor asing terhadap hak asasi anak bipatride. Metode penelitian
yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian
ini dilakukan dengan cara menganalisa hukum yang tertulis dari bahan Pustaka atau
bahan hukum sekunder yang dikenal dengan sebutan bahan acuan dalam bidang
hukum atau bahan rujukan bidang hukum. penelitian hukum ini didasarkan dengan
fakta yuridis yang berlaku didalam masyarakat, relevan bagi kehidupan hukum
berdasarkan pengetahuan dari sumber bahan hukum sekunder yang sebelumnya
telah diteliti oleh penulis lainya.
Kata Kunci: Bipatride, Perkawinan beda warga negara, Perlindungan anak