PENYEDIAAN LAYANAN KHUSUS LANSIA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2024

Penelitian ini mengkaji tentang penyediaan layanan khusus bagi pemilih lanjut usia di tempat pemungutan suara pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di
Kota Bengkulu, dengan menggunakan Model Implementasi Terpadu Søren Winter sebagai kerangka analisis. Dengan menggunakan metode kualitatif—termasuk wawancara mendalam, observasi partisipan, dan nalisis dokumen—penelitian ini mengungkap adanya kesenjangan yang signifikan antara amanat
Keputusan KPU No. 66 Tahun 2024 dan implementasi praktisnya di lapangan. Pendekatan kebijakan pemerintah pusat yang bersifat top-down, yang dikembangkan tanpa masukan yang berarti dari KPU daerah, mengakibatkan adaptasi yang formalistis dan kurang kontekstual di tingkat lokal. Implementasi tersebut semakin dibatasi oleh pemahaman yang terbatas di antara petugas KPPS, alokasi sumber daya yang tidak memadai, dan tidak adanya unit layanan khusus
lansia di dalam KPU Kota Bengkulu. Akibatnya, kualitas layanan bervariasi secara signifikan di seluruh tempat pemungutan suara. Sebagai tanggapan, petugas KPPS menggunakan kebijaksanaan pribadi, mengadaptasi prosedur
berdasarkan nilai-nilai individu, sementara pemilih lanjut usia cenderung tetap pasif karena terbatasnya kesadaran akan hak pilih mereka. Meskipun tingkat partisipasi pemilih relatif tinggi, yakni 70–75%, kualitas partisipasi warga lansia terganggu oleh hambatan aksesibilitas yang terus-menerus. Studi ini menyimpulkan bahwa implementasi layanan pemungutan suara warga lansia yang efektif memerlukan perumusan kebijakan partisipatif, sumber daya yang
memadai, pelatihan yang lebih baik bagi petugas pemilu, kolaborasi lintas sektor, dan mekanisme evaluasi terstruktur untuk menegakkan hak politik warga lansia dan mendorong praktik demokrasi yang inklusif.
Kata Kunci: Pemilih Lansia, Aksesibilitas Pemilu, Implementasi Kebijakan,
Pemilihan Daerah, Demokrasi Inklusif