PELAKSANAAN PERIZINAN BERUSAHA PERTAMBANGAN MINERAL BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 55 TAHUN 2022 TENTANG PENDELEGASIAN PEMBERIAN PERIZINAN BERUSAHA DI BIDANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DI PROVINSI BENGKULU

Pelaksanaan perizinan berusaha di bidang pertambangan mineral mengalami
transformasi signifikan dengan diterbitkanya Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun
2022. Peraturan ini hadir sebagai respon terhadap tantangan dalam pengolaan sumber
daya mineral yang bertujuan untuk menciptakan tata kelola yang lebih efesien,
transparan, dan berkelanjutan. Rumusan masalah; 1) Bagaimana pelaksanaan
pemberian perizinan berusaha di bidang pertambangan mineral berdasarkan Peraturan
Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan
Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara di Provinsi Bengkulu. 2)
Apa hambatan dalam pelaksanaan pemberian perizinan berusaha di bidang
pertambangan mineral berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang
Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan
Batubara di Provinsi Bengkulu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum
empiris, analisis dapat dilakukan secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian
menunjukan bahwa; 1) Pelaksanaannya di Provinsi Bengkulu masih belum optimal,
masih terdapat Perusahaan pertambangan yang memiliki izin usaha pertambangan
(IUP) melakukan kegiatan pertambangan yang terindikasi dapat merusak lingkungan
sekitar dan mengakibatkan kerugian terhadap negara. Kurangnya pengawasan oleh
Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu menjadi faktor utama terjadinya hal tersebut.
2) Hambatan pertama keterbatasan sumber daya manusia, keterampilan teknis di
Dinas ESDM Provinsi bengkulu sebagai evaluator perizinan dan pengawas kegiatan
pertambangan, kedua penegakan hukum yang kurang optimal.
Kata kunci: Pelaksanaan, Perizinan, Berusaha Pertambangan Mineral.