TINJAUAN PUTUSAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI NOMOR 2851 K/PID.SUS/2021

Penelitian ini bertujuan mengkaji dasar pertimbangan hukum dalam putusan
hakim terhadap pelaku tindak pidana korupsi pada perkara nomor 2851
K/Pid.Sus/2021, khususnya di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan
Pertanahan Nasional. Penelitian normatif dengan pendekatan undang-undang ini
menyoroti pentingnya kajian asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan
dalam keputusan hakim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Dasar
pertimbangan hakim dalam kasus pidana korupsi Pasal 3 Undang-Undang Nomor
20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 melibatkan
pertimbangan yuridis dan non-yuridis, serta (2) Analisis terhadap putusan nomor
2851 K/Pid.Sus/2021 yang berhubungan dengan penyerobotan tanah milik negara
untuk pembangunan Perumahan Grand Korpri. Putusan tersebut menunjukkan
kompleksitas penerapan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam
kasus korupsi. Peneliti menyimpulkan bahwa penerapan ketiga asas hukum ini
memerlukan penilaian kasuistis, di mana pertimbangan yang lebih utama, apakah
keadilan, kepastian hukum, atau kemanfaatan, harus disesuaikan dengan
karakteristik kasusnya. Pada kasus korupsi, asas keadilan diutamakan sebagai
upaya mewujudkan tujuan hukum secara substansial, karena kasus tersebut
memberikan dampak besar terhadap negara. Selain itu, para tersangka juga berhak
mendapatkan keadilan dalam proses hukum untuk menghindari keputusan yang
berat sebelah.
Kata Kunci : Tindak Pidana Korupsi, Dasar Pertimbangan Hukum, Putusan
Hakim, Asas Keadilan, Kepastian Hukum, Kemanfaatan