PELAKSANAAN SANKSI ADAT MBASUH DUSUN MENURUT HUKUM ADAT MELAYU BENGKULU DI KOTA BENGKULU

Penelitian dengan judul Pelaksanaan Sanksi Adat Mbasuh Dusun Menurut Hukum
Adat Melayu Bengkulu Di Kota Bengkulu. Tujuan dari penelitian ini adalah
untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan sanksi adat mbasuh dusun
menurut hukum adat Melayu Bengkulu di kota Bengkulu dan menganalisis
hambatan dalam pelaksanaan sanksi adat mbasuh dusun. Jenis penelitian yang
digunakan adalah penelitian hukum empiris, dengan menggunakan metode
pengumpulan data dengan wawancara dan studi dokumen. Adapun hasil
penelitian yang diperoleh bahwa pelaksanaan sanksi adat mbasuh dusun menurut
hukum adat Melayu Bengkulu di Kota Bengkulu diselesaikan melalui Rajo
Penghulu yang terdiri dari Penghulu Adat, Penghulu Syara’ (imam, khatib, bilal
dan gharim) dan Cerdik Cendikio atau pandai. Pelaksanaan sanksi adat mbasuh
dusun tidak serta merta langsung mbasuh dusun akan tetapi diselesaikan terlebih
dahulu melalui musyawarah mufakat Rajo Penghulu untuk menetapkan sanksi
adat atau dendo adat yang berdasarkan status ekonomi dan status sosial pelanggar
adat. Adapun pelaksanaannya dimulai dari adanya laporan masyarakat kepada
ketua RT atau Rajo Penghulu. Kemudian tahap mufakat Rajo Penghulu,
musyawarah mufakat Rajo Penghulu merupakan suatu proses adat dalam
menyelesaikan dapek salah di Kota Bengkulu. Selanjutnya tahapan terakhir yaitu
pelaksanaan sanksi adat mbasuh dusun bagi yang dapek salah zina. Pelaksanaan
sanksi adat mbasuh dusun disertai dengan pemotongan kambing atau ayam dan
melakukan syukuran pembacaan doa tolak balak. Adapun hambatan dalam
pelaksanaan sanksi adat mbasuh dusun yang disebabkan oleh beberapa faktor
yaitu faktor internal yang berasal dari pelanggar adat dapek salah zina maupun
faktor eksternal yang berasal dari pihak lain.
Kata Kunci : Mbasuh Dusun, Melayu Bengkulu, Dapek salah zina.