PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARISAN BUDAYA TAKBENDA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN NASIONAL

Indonesia memiliki kekayaan budaya yang sangat beragam, termasuk warisan
budaya takbenda yang memiliki nilai seni dan sejarah tinggi. Namun, sering kali
warisan budaya ini mendapat klaim sepihak dari negara tetangga seperti Malaysia,
Thailand, dan Singapura. Klaim ini menimbulkan adanya kasus tentang
perlindungan dan pelestarian warisan budaya takbenda Indonesia. Berdasarkan
uraian tersebut, didapatkan permasalahan sebagai berikut: 1. Bagaimana
pelaksanaan perlindungan hukum warisan budaya takbenda menurut Hukum
Internasional dan Nasional dan 2. Apa hambatan pelaksanaan perlindungan
hukum terhadap warisan budaya takbenda di Indonesia. Hal inilah yang
mendorong dilakukannya penelitian untuk memahami bagaimana pelaksanaan
perlindungan hukum terhadap warisan budaya tak benda menurut hukum
internasional dan nasional, serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang
dihadapi dalam pelaksanaannya. Dengan menggunakan metode penelitian hukum
normatif dan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini mengkaji berbagai
peraturan hukum yang relevan, baik pada tingkat internasional maupun nasional.
Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menelaah bahan hukum primer dan
sekunder yang terkait dengan perlindungan warisan budaya tak benda. Hasil
penelitian menunjukkan: 1. Perlindungan hukum terhadap warisan budaya tak
benda telah diatur dalam Convention for the Safeguarding of the Intangible
Cultural Heritage 2003 (Konvensi Perlindungan Warisan Budaya Tak Benda
Tahun 2003). Konvensi ini telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Peraturan
Presiden Nomor 78 Tahun 2007, yang menjadikannya berlaku di Indonesia, dan 2.
Penelitian ini menemukan beberapa hambatan dalam pelaksanaan perlindungan
hukum terhadap warisan budaya tak benda. Hambatan tersebut antara lain
kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya warisan
budaya tak benda, keterbatasan sumber daya untuk melakukan berbagai upaya
pelestarian dan perlindungan, serta kompleksitas koordinasi antara berbagai
pemangku kepentingan. Adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah masih
kurangnya pelaksanaan peraturan yang optimal dilakukan oleh pemerintah
sehingga perlindungan yang dilakukan tidak optimal. Selanjutnya, tidak
optimalnya perlindungan tersebut disebabkan oleh adanya beberapa faktor seperti
tidak terlaksananya peraturan perundang-undangan hingga tidak signifikannya
peranan pemerintah.
Kata Kunci : Perlindungan Hukum, UNESCO, Warisan budaya takbenda.