STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 7/PID.SUS�TPK/2023/PT BGL TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI

Kasus tindak pidana korupsi di Pengadilan Tinggi Bengkulu dengan Nomor
Perkara 7/Pid.Sus-TPK/2023/PT Bgl dilakukan oleh Kepala Bidang Pengadaan,
Pemberhentian dan Informasi ASN Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Seluma, terdakwa telah melakukan pungutan
liar terhadap Calon PPPK yang sudah lulus seleksi. Hakim menjatuhkan pidana
berupa 1 (satu) tahun pidana penjara dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- subsidair
1 (satu) bulan pidana kurungan. Putusan yang dijatuhkan tersebut dirasa kurang
tepat, karena terbuktinya unsur-unsur dalam Dakwaan Lebih Subsidair namun
dalam dakwaan sebelumnya dinyatakan tidak terbukti. Penelitian ini bertujuan
untuk menganalisis hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam
menjatuhkan putusan dan menganalisis putusan tersebut dalam memenuhi hakekat
tujuan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis
normatif dengan pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan.
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dasar pertimbangan hakim dalam
Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PT Bgl tidak tepat dalam pertimbangan
terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dengan dasar pertimbangan unsur�unsur dalam Dakwaan Lebih Subsidair telah terbukti pada diri terdakwa dan
kurang relevan dalam pertimbangan berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada
keadaan yang memberatkan tidak menjadikan hukuman yang diberikan lebih
berat, serta kurang relevan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan.
Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PT Bgl ditinjau dari hakekat tujuan hukum
belum memenuhi aspek kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.
Kata Kunci : Tindak Pidana Korupsi, Studi Putusan, Keadilan.