TELAAH HUKUM UPAYA MASYARAKAT TERHADAP LAHAN YANG DIKLAIM PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BENGKULU DI KELURAHAN PENURUNAN KOTA BENGKULU

Masyarakat pemilik lahan yang memiliki Surat Keterangan Hak Milik Adat yang
merupakan tanah hasil warisan dari orang tua mereka terdahulu yang ditanda
tangani oleh datuk wilayah II Kotamadya Bengkulu, Pemangku Pasar Penurunan
Kotamadya Bengkulu serta para saksi. Namun, pada tahun 2023 terjadi sengketa
lahan antara Pemerintah Provinsi Bengkulu dengan masyarakat di Kelurahan
Penurunan Kota Bengkulu. Sengketa ini berkaitan dengan lahan seluas 4 Hektar
yang berada di samping Bencoolen Mall, yang diklaim sebagai tanah hasil warisan
oleh masyarakat setempat, namun juga di klaim sebagai lahan Hak Pengelolaan
(HPL) oleh Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu. Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis bagaimana bisa terjadi sengketa lahan dan upaya apa saja yang
dilakukan oleh masyarakat terhadap lahan yang di klaim. Penelitian ini
menggunakan teknik penelitian hukum empiris. Teknik penentuan dari sampel
dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Hasil penelitian menunjukan
bahwa sengketa lahan terjadi karena tumpang tindih penguasaan di atas lahan yang
akhirnya memicu sengketa berkepanjangan. Adapun cara penyelesaian sengketa
lahan bisa diselesaikan melalui jalur litigasi dan non-litigasi. Saran penulis
pemerintah seharusnya mengakomodir kepentingan atas hak masyarakat terkait
penguasaan dan kepemilikan tanah sesuai dengan sistem otonomi daerah yang
berlaku saat ini di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Kata Kunci: Masyarakat, Sengketa Tanah, Upaya Hukum