Muhammad, Fakhri Hafizd and Herlambang, Herlambang and Herlita, Eryke (2024) PEMAHAMAN APARAT PENEGAK HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN CCTV DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA. Other thesis, Universitas Bengkulu.
![Thesis [thumbnail of Thesis]](https://repository.unib.ac.id/style/images/fileicons/text.png)
skripsi M. Fakhri Hafizd B1A019355, sesudah sidang. - M. Fakhri Hafizd.pdf - Bibliography
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons GNU GPL (Software).
Download (2MB)
Abstract
Penegakan hukum yang efektif membutuhkan alat bukti yang kuat untuk
memastikan keadilan. Salah satu teknologi yang semakin sering digunakan dalam
pembuktian tindak pidana adalah Closed-Circuit Television (CCTV). Dalam
pembuktian pidana, CCTV dinilai sangat efektif dalam menyelesaikan kasus
tindak pidana di persidangan khususnya pada pengungkapan kasus pencurian yang
terekam CCTV. CCTV juga dinilai sebagai alat bukti berupa petunjuk yang sangat
penting apabila dapat dihadirkan di persidangan, dan juga dapat menjadi barang
bukti yang penting bagi penyidik untuk membantu menangkap pelaku kejahatan.
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pemahaman aparat penegak hukum
terhadap penggunaan CCTV dalam proses pembuktian tindak pidana serta melihat
prospek formulasi untuk masa yang akan datang terkait dengan CCTV sebagai
pembuktian tindak pidana. Penelitian ini dilakukan melalui metode hukum
empiris melalui wawancara terhadap aparat penegak hukum. Berdasarkan hasil
wawancara dari aparat penegak hukum tentang pemahaman tentang pembuktian
menggunakan CCTV dan prospek formulasi penggunaan CCTV dalam
pembuktian tindak pidana di masa yang akan datang. Hasil dari penelitian ini
adalah pemahaman penyidik berbeda dari advokat, hakim, dan jaksa bahwa bagi
penyidik rekaman CCTV merupakan barang bukti sedangkan bagi advokat,
hakim, dan jaksa, rekaman CCTV merupakan alat bukti berupa petunjuk.
Kemudian prospek formulasi dari penggunaan CCTV dalam pembuktian adalah
diharapkan aturan tentang penggunaan CCTV sebagai pembuktian di Indonesia
memiliki aturan yang khusus mengatur pembuktian elektronik seperti di negara
India yang secara khusus mengatur pembuktian elektronik.
Kata Kunci : CCTV, Aparat Penegak Hukum, Pemahaman
Item Type: | Thesis (Other) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Faculty of Law > Department of Law Science |
Depositing User: | Irma Rohayu, S.IPust |
Date Deposited: | 01 Oct 2025 07:54 |
Last Modified: | 01 Oct 2025 07:54 |
URI: | https://repository.unib.ac.id/id/eprint/26887 |