PELAKSANAAN PERIZINAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH DI KOTA BENGKULU BERDASARKAN PP NOMOR 64 TAHUN 2016

Pembangunan Perumahan MBR difokuskan kepada masyarakat yang bernotaben
memiliki penghasilan rendah yang tujuannya agar setiap warga Negara Indonesia
memiliki rumah yang layak sebagai tempat tinggal dan tempat berlindung. Namun
dalam proses penyelenggaraannya perizinan terhadap pembangunan perumahan ini
sering kali terjadi permasalahan terhadap waktu pengeluaran izin yang lama. Dalam
Pasal 13 huruf g Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan
Kawasan Permukiman, menjelaskan Pemerintah harus berperan dalam
memfasilitasi Pelaku Pembangunan dalam membangun perumahan MBR. Salah
satu fasilitas tersebut yakni memberi kemudahan perizinan bagi pelaku
pembangunan dalam membangun perumahan MBR. Upaya pemerintah tersebut
diwujudkan dengan menerbitkan PP Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan
Perumahan MBR. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris
dengan cara melakukan penelitian lapangan terhadap Pelaksanaan PP No. 64 Tahun
2016. Data yang digunakan adalah data primer berupa hasil pengamatan dan
wawancara. Data sekunder berupa bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu,
buku dan lain sebagainya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1). Dinas
DPMPTSP sudah cukup baik dalam mendukung program pemerintah untuk
mewujudkan perumahan murah bagi masyarakat MBR. Namun dalam segi waktu
proses perizinan belum optimal dalam berusaha menyelenggarakan standar
pelayanan perizinan untuk pembangunan perumahan MBR, karena waktu dalam
melakukan penerbitan izin yang masih cukup lama. 2). Penghambat dalam
pelaksanaan perizinan yang bersifat Internal yaitu karena minimnya izin yang
berbasis OS, SDM, dan lamanya pengeluaran izin Peil Banjir. Sedangkan yang
bersifat Eksternal terkait dengan persyaratan administratif dan kawasan lokasi
pembangunan yang bermasalah.
Kata Kunci : Perizinan, Pembangunan, Masyarakat