PENEGAKKAN HUKUM CYBER PORNOGRAPHY PADA TINGKAT PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN DI BENGKULU

Penegakkan hukum cyber pornography dalam Tingkat penyidikan dan penuntutan di
Bengkulu. Perkembangan hukum mengenai cyber pornography mempengaruhi dalam
upaya represif penegakan hukum yang mengakibatkan tidak koheren antara Undang�Undang Pornography dan Undang-Undang ITE, sehingga penegak hukum
mempunyai perbedaan pandangan dalam menegakkan hukum cyber pornography.
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang
kondisi penegakan hukum cyber pornography di Bengkulu. Peneliti menggunakan
jenis penelitian hukum empiris dalam bidang hukum yang mengedepankan
penggunaan data empiris untuk penelitian lapangan mengenai gejala-gejala, peristiwa,
dan fenomena yang terjadi di masyarakat. Metode pengumpulan data dalam penelitian
hukum empiris yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti dengan narasumber
atau responden yang terlibat dalam studi kasus putusan pengadilan negeri Bengkulu
Nomor 469/Pid.Sus/2022/PN.Bgl. Wawancara dilakukan dengan cara tatap muka
dengan penyidik bapak Rinto dan Bapak dadang di Polresta Bengkulu dan melalui
video konferensi mewawancarai penuntut umum Leonita dan hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa penegakkan hukum Tingkat penyidikan dan penuntutan masih
berorientasi pada undang-undang pornografi saja, tidak berfokus pada perbuatan yang
secara tersirat telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang lain. sinergi
antara kepolisian, kejaksaan, pemerintah, dan masyarakat diperlukan guna memutus
mata rantai cyber pornography. Evaluasi berkala dan adaptasi terhadap perkembangan
teknologi juga harus dilakukan agar upaya penanggulangan tetap relevan dan efektif
dalam melindungi masyarakat, terutama kelompok rentan seperti anak-anak dan
remaja.
Kata kunci: Cyber pornography; Penegakan hukum; Penyidikan; Penuntutan.