KEDUDUKAN HUKUM MANTAN NARAPIDANA DALAM PENCALONAN KEPALA DAERAH DI INDONESIA

Proses memilih kepala daerah secara langsung melalui pemilihan umum
merupakan salah satu sarana untuk menyalurkan kehendak asasi politik warga
negara dan pilar utama dalam demokrasi. Diselenggarakannya Pilkada diharapkan
menjadi katalisator menuju demokrasi dan pemberdayaan politik lokal. Dalam
proses pencalonan kepala daerah berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor
10 tahun 2016 yang telah diubah dengan perubahan terakhir menjadi Undang�Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang�Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang Juncto Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur Dan
Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota
salah satu syarat yang harus dipenuhi calon kepala daerah yaitu tidak berstatus
sebagai terpidana dan/atau telah melewati masa jeda 5 (lima) tahun terhitung sejak
selesai menjalani hukuman pidana. Adanya pengaturan syarat tersebut dinilai
membatasi hak konstitusional warga negara untuk berpatisipasi dalam
pemerintahan. Tujuan penelitian ini adalah melakukan penafsiran hukum atas
pencalonan kepala daerah mantan narapidana dan menganalisis kedudukan hukum
mantan narapidana dalam pencalonan kepala daerah di Indonesia. Penelitian ini
menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan analisis data dilakukan
secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama,
berdasarkan penafsiran autentik dan sistematis hak atas pemerintahan termasuk
hak politik warga negara merupakan salah satu bentuk hak asasi manusia yang
tergolong sebagai hak asasi yang bersifat derogable rights artinya hak yang dapat
dikurangi atau dibatasi dalam pemenuhannya oleh negara dengan prosedur dan
tata cara pembatasannya harus didasarkan kepada ketentuan peraturan perundang�undangan yang berlaku dan/atau putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan
hukum tetap sebagai landasan memberikan kepastian dan perlindungan terhadap
hak politik warga negara. Kedua, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 22 Maret 2021 mantan narapidana
tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dalam pencalonan kepala
daerah sepanjang mantan narapidana tersebut belum melewati masa jeda selama 5
tahun sejak mantan narapidana selesai menjalani proses pemidanaannya dengan
pertimbangan hukum perlu ada masa adaptasi mantan narapidana di masyarakat.
Kata Kunci: Kedudukan Hukum, Mantan Narapidana, Pencalonan Kepala
Daerah.