KEABSAHAN PERKAWINAN PENGHAYAT KEPERCAYAAAN SETELAH KELUARNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR : 97/PUU-XIV/2016 TENTANG PENCANTUMAN ALIRAN KEEPERCAYAAN DI KOLOM KK DAN KTP-EL

Tesis Ini Berjudul “Keabsahan Perkawinan Penghayat Kepercayaan Setelah
Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 97/Puu-Xiv/2016 Tentang
Pencantuman Aliran Kepercayaan Di Kolom Kk Dan Ktp-El”. Dengan tujuan: (1)
Untuk mengetahui dan menjelaskan keabsahan perkawinan bagi yang dilakukan
oleh penganut penghayat kepercayaan setelah keluarnya Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor: 97/PUU-XIV/2016. (2) Untuk mengetahui dan menjelaskan
proses penyelesaian pembagian harta bersama akibat perceraian bagi penganut
penghayat kepercayaan setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:
97/PUU-XIV/2016. Teknik pengumpulan data melalui dokumen putusan
Mahkamah Konstitusi. Penulis mengumpulkan data dengan cara penelusuran
literature hukum dan informasi lainnya baik secara off line (buku-buku, putusan�putusan hakim) maupun secara on line (internet). Adapun data dari penelitian ini
terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier
yang kemudian dianalisis. Adapun hasil penelitian yang diperoleh diketahui bahwa:
(1) Terhadap keabsahan perkawinan yang dilakukan oleh penganut penghayat
kepercayaan setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 97/PUU�XIV/2016 berdasarkan ketentuan Pasal 39 dan 40 Peraturan Pemerintah Nomor 40
tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 24 tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2006 tentang Administrasi Kependudukan sah dilakukan. (2) Terhadap proses
penyelesaian pembagian harta bersama akibat perceraian bagi penghayat
kepercayaan setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 97/PUU�XIV/2016 dapat dilakukan melalui 3 pranata hukum yaitu, Hukum Adat, Hukum
Agama, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHper). Yang mana dalam
pemberlakuan norma hukumnya, dapat dilihat melalui tolak ukur dari hukum
perkawinan yang digunakan oleh penganut Penghayat Kepercayaan tersebut sebagai
norma hukum yang dipilih.
Kata Kunci : Hukum Perkawinan, Penghayat Kepecayaan, Harta Bersama