KEPASTIAN HUKUM STATUS LAHAN YANG DIKUASAI MASYARAKAT PADA HAK PENGELOLAAN (HPL) PT PELABUHAN INDONESIA (PERSERO) REGIONAL 2 BENGKULU

Penguasaan lahan Hak Pengelolaan (HPL) PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
Regional 2 Bengkulu oleh masyarakat menjadi konflik kompleks karena warga telah
menetap bertahun-tahun dan menganggap tanah tersebut terlantar. Berdasarkan hal
tersebut maka dipilih dua rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana status hukum lahan
yang dikuasai masyarakat pada wilayah Hak Pengelolaan (HPL) PT Pelabuhan
Indonesia (Persero) Regional 2 Bengkulu?, 2) Apa upaya hukum yang dapat ambil oleh
pihak Pelindo atas lahan HPL PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Bengkulu
yang dikuasai oleh masyarakat?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status lahan
HPL PT. Pelindo di mata hukum positif dan teori hukum. Penelitian ini menggunakan
metode empiris deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan: 1) Berdasarkan
ketentuan UUPA jelas bahwa PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Bengkulu
sebagai pemegang HPL tahun 1979 memiliki kewenangan untuk mengelola lahan
berdasarkan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun,
pada kenyataanya secara de facto dikuasai oleh masayrakat, maka diperlukan
penyelesaian berdasarkan asas keadilan. Meskipun sudah dibebaskan dan diganti
kerugian ke masyarakat pada tahun 1977. Maka diperlukan kolaborasi antara pihak�pihak terkait guna menemukan solusi yang adil dan menguntungkan semua pihak,
sehingga HPL PT. Pelindo Regional 2 Bengkulu dapat dimanfaatkan sebagaimana
mestinya.2) PT Pelindo dapat menempuh beberapa langkah hukum untuk memberikan
kepastian hukum dalam pengelolaan lahan yang dikuasai masyarakat. Secara
administratif, gugatan perdata, ataupun langkah hukum pidana apabila terdapat unsur
pidana seperti penyerobotan atau pemalsuan dokumen, dengan melibatkan aparat
penegak hukum. Selain itu, berdasarkan audiensi dengan pemerintah Provinsi
Bengkulu Sebagai solusi sosial, Pelindo telah melepas 12,18 hektar lahan untuk
mendukung Program Penataan Kampung Nelayan.
Kata kunci: Kepastian hukum, penguasaan lahan, HPL, sengketa tanah, PT Pelindo.