PENJATUHAN SANKSI PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL TERHADAP PELANGGARAN DISIPLIN BERAT

PP 94 Tahun 2021 tentang disiplin PNS, memuat beberapa ketentuan baru yang
belum diatur dalam peraturan disiplin PNS sebelumnya. Pasal 8 Ayat (4) PP 94
Tahun 2021 mengatur jenis hukuman disiplin tingkat berat, perlu dianalisis terkait
penerapan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri terhadap
Pegawai Negeri Sipil di Rumah Sakit Umum Daerah Bengkulu Tengah. Tujuan
penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis keabsahan penjatuhan sanksi
pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri terhadap Pegawai
Negeri Sipil di Rumah Sakit Umum Daerah Bengkulu Tengah setelah berlakunya
Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 dilihat dari teori keabsahan dan
untuk mengetahui dan menganalisis implikasi hukum penjatuhan sanksi
pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri terhadap pembinaan
disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah
Bengkulu Tengah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis
normatif dengan pendekatan perundang-undangan dengan metode analisis yuridis
kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Pertama keabsahan penjatuhan
sanksi pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri terhadap
Pegawai Negeri Sipil di Rumah Sakit Umum Daerah Bengkulu Tengah setelah
berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 dilihat dari teori
keabsahan telah melalui mekanisme pemanggilan untuk proses pemeriksaan oleh
Tim Pemeriksa dan terbukti kesalahannya sehingga yang bersangkutan dijatuhi
hukuman disiplin pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.
Kedua, implikasi hukum penjatuhan sanksi pemberhentian dengan hormat tidak
atas permintaan sendiri terhadap pembinaan disiplin Pegawai Negeri Sipil di
lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Bengkulu Tengah dapat memberikan
efek jera terhadap PNS yang lalai dalam melaksankan tugasnya.
Kata Kunci: peraturan, disiplin PNS, penjatuhan sanksi