PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS TERHADAP AKTA WASIAT YANG DINYATAKAN BATAL DEMI HUKUM OLEH PENGADILAN (Studi Terhadap Putusan Nomor:114/Pdt.G/2018/PA.Pwl.)

SHENDY, OCTAVIANY and Widiya, N Rosari and Sirman, Dahwal (2025) PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS TERHADAP AKTA WASIAT YANG DINYATAKAN BATAL DEMI HUKUM OLEH PENGADILAN (Studi Terhadap Putusan Nomor:114/Pdt.G/2018/PA.Pwl.). Masters thesis, Universitas Bengkulu.

[thumbnail of Thesis] Text (Thesis)
TESIS UPLOAD 1_SHENDY OCTAVIANY - Shendy Octaviany.pdf - Bibliography
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons GNU GPL (Software).

Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis tentang
pertanggungjawaban notaris terhadap akta wasiat yang dinyatakan batal demi
hukum oleh pengadilan dan mengkaji perlindungan hukum terhadap para pihak
yang dirugikan akibat pembatalan Akta Wasiat Nomor : 52 berdasarkan Putusan
Pengadilan Negeri Polewali Nomor:114/Pdt.G/2018/PA.Pwl. Penelitian ini
merupakan penelitian normatif yangg bersifat deskriptif analisis. Bahan hukum
yang digunakan adalah putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan
terkait dengan pertanggungjwaban notaris. Hasil penelitian menunjukkan: (1)
Pertanggungjawaban notaris terhadap akta wasiat yang dinyatakan batal demi
hukum timbul apabila notaris terbukti melakukan kesalahan atau kelalaian dalam
membuat akta sehinggga dapat dimintai pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban
dapat berupa pertanggungjawaban perdata, administrasi, dan/atau pidana, apabila
telah terbukti melakukan pelanggaran dalam menjalankan jabatannya sebagaimana
yang dimaksud dalam Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris. Terkait isi akta
wasiat yang melanggar ketentuan perundang-undangan itu menjadi tanggungjawab
dari para pihak sepanjang itu merupakan kehendak dari para pihak. Apabila
dikemudian hari pembuatan akta wasiat tersebut dianggap menimbulkan kerugiam
pada orang lain, maka pihak yang merasa dirugikan berhak untuk mengajukan
gugatan untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada notaris.
(2) Bentuk perlindungan yang dapat diberikan kepada para pihak yang dirugikan
dengan dibatalkannya akta wasiat tersebut adalah Undang-undang memberikan hak
kepada para pihak yang dirugikan untuk mengajukan gugatan ganti rugi terhadap
Notaris Puspawati. Negara dapat ikut campur melalui jalur pemidanaan apabila bisa
dibuktikan dalam kasus ini terdapat unsur tindak pidana baik itu penipuan maupun
pemalsuan.
Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Notaris, Akta Wasiat, Pembatalan

Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Postgraduate Program > Law Doctoral Program
Depositing User: Irma Rohayu, S.IPust
Date Deposited: 02 Oct 2025 04:51
Last Modified: 02 Oct 2025 04:51
URI: https://repository.unib.ac.id/id/eprint/27087

Actions (login required)

View Item
View Item

slot gacor terbaik

slot gacor terpercaya

Situs Resmi Bisawd

slot gacor 4d

Slot Terpercaya

Slot Gacor bet 200