PROSEDUR PERALIHAN HAK ATAS TANAH MELALUI JUAL BELI DI BAWAH TANGAN STUDI DI DESA SRIKATON KECAMATAN PONDOK KELAPA KABUPATEN BENGKULU TENGAH

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pelaksanaan peralihan
hak atas tanah yang dilakukan melalui mekanisme jual beli di bawah tangan di Desa
Srikaton, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah. Praktik ini
menjadi sorotan karena meskipun tidak sejalan dengan prosedur hukum
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagian
besar masyarakat tetap memilih metode tersebut dalam melakukan transaksi
pertanahan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis
empiris, yang menggabungkan pendekatan sosiologis guna memahami realitas
sosial di lapangan, dengan pendekatan yuridis normatif untuk mengkaji ketentuan
hukum yang mengatur praktik jual beli tanah secara informal. Teknik pengumpulan
data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang
berkompeten, observasi langsung terhadap praktik jual beli tanah, serta telaah
terhadap dokumen-dokumen, baik yang bersifat resmi maupun tidak resmi, yang
berkaitan dengan transaksi tersebut. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa
kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya akta autentik dan legalitas
dokumen sebagai perlindungan hukum atas hak kepemilikan tanah merupakan
faktor dominan yang mendorong terjadinya praktik jual beli di bawah tangan. Di
samping itu, biaya pengurusan dan prosedur administrasi yang dianggap berbelit
turut memperkuat pilihan masyarakat untuk tidak menempuh jalur formal.
Sementara itu, Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Kantor Pertanahan Kabupaten
Bengkulu Tengah tetap berpegang pada ketentuan hukum yang berlaku dalam
menangani proses peralihan hak, guna meminimalisir potensi sengketa. Penelitian
ini menyimpulkan bahwa praktik jual beli tanah di bawah tangan mengandung
risiko hukum yang cukup signifikan bagi kedua belah pihak, khususnya dalam hal
potensi konflik kepemilikan, kesulitan pembuktian hak, serta hilangnya kepastian
hukum. Oleh karena itu, diperlukan upaya strategis dari pemerintah desa, aparat
pertanahan, serta lembaga terkait lainnya untuk meningkatkan literasi hukum
masyarakat, agar setiap transaksi pertanahan dilaksanakan secara sah, formal, dan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kata Kunci: Peralihan Hak, Jual Beli Tanah, Transaksi Informal, Desa Srikaton,
Kepastian Hukum.