TINJAUAN YURIDIS GANTI KERUGIAN ATAS PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM STUDI PEMBANGUNAN JALAN TOL INDRALAYA PRABUMULIH DI KABUPATEN MUARA ENIM

Pemerintah merumuskan rencana umum mengenai persediaan, peruntukan, dan
penggunaan tanah untuk pembangunan demi mencapai sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat. Pemanfaatan tanah untuk kepentingan umum tidak boleh
merugikan hak pemilik tanah, sehingga diperlukan perlindungan hukum yang
menjamin hak-hak tersebut. Tanah memiliki fungsi sosial yang menuntut
keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Penelitian ini bertujuan
untuk mengkaji prosedur ganti kerugian atas tanah dalam pembangunan Jalan Tol
Indralaya–Prabumulih di Kabupaten Muara Enim, serta menilai apakah mekanisme
pelepasan hak atas tanah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang�undangan yang berlaku. Metode yang digunakan adalah penelitian lapangan (field
research) dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui observasi
langsung dan wawancara dengan pihak-pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa prosedur pengadaan tanah meliputi empat tahapan, yaitu: perencanaan,
persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil. Mekanisme pelepasan hak atas tanah
telah mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Pengadaan Tanah bagi Kepentingan Umum. Namun, dalam praktiknya masih
ditemukan hambatan, terutama keberatan masyarakat terhadap nilai ganti kerugian
yang ditetapkan. Upaya penyelesaian dilakukan melalui musyawarah dan
sosialisasi untuk mencapai kesepakatan yang adil bagi semua pihak.
Kata kunci: Ganti kerugian, pengadaan tanah, kepentingan umum, pelepasan hak.