PERTIMBANGAN HUKUM DALAM PEMBATALAN AKTA HIBAH YANG MELEBIHI LEGITIME PORTIE DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No:2696 K/Pdt/2013).

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) menurut Pasal 1 Angka 1 Peraturan
Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 adalah pejabat umum yang diberi kewenangan
untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai
hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, salah satu yang termasuk
tugas PPAT adalah membuat Akta Hibah. Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor
2696 K/PDT/2013 dijelaskan bahwa pembuatan Akta Hibah dan Akta Wasiat di
hadapan Notaris dan PPAT Sartika, S.H mengalami cacat hukum akibat proses
pembuatan akta tersebut melanggar ketentuan terkait hak mutlak ahli waris yang
mengakibatkan akta tersebut digugat dan dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Padang
melalui Putusan Nomor 57/Pdt.G/2012.PN Pdg akibat PPAT dan para tergugat
terbukti melakukan perbuatan melawan hukum. Tujuan penelitian ini untuk
mengetahui apa saja alasan PPAT dalam membuat akta hibah yang melebihi
legitime portie, selanjutnya untuk mengetahui bagaimana analisis pertimbangan
hakim dalam memutuskan perkara terhadap akta hibah yang dibatalkan. Metode
yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitian
yang digunakan adalah pendekatan kasus. Sumber bahan hukum adalah bahan
hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode
pengumpulan bahan hukum menggunakan studi pustaka dengan proses editing,
sistematisasi dan klasifikasi. Hasil penelitian yang pertama adalah pertimbangan
PPAT dalam pembuatan akta hibah yaitu dalam pembuatan akta hibah PPAT hanya
menerima data-data dari penghadap sehingga PPAT tidak sepenuhnya bersalah,
namun PPAT harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menerima data dari
penghadap. Akta hibah yang menjadi objek sengketa berakibat dibatalkan dan
sertipikatnya kembali atas nama pemberi hibah. Hasil penelitian yang kedua terkait
analisis terhadap pertimbangan hakim yang dikaji menurut Undang-undang Nomor
48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman hakim sudah menerapkan alasan
hukum yang kuat karena para tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan
hukum dalam pembuatan akta hibah.
Kata Kunci : PPAT, Hibah, Pembatalan Hibah, Pertimbangan Hakim