AKIBAT HUKUM TERHADAP PEMBATALAN SURAT KETERANGAN HIBAH DALAM PERALIHAN HAK ATAS TANAH YANG DIDAFTARKAN OLEH PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) PADA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NOMOR 338/PDT.G/2014/PA.PWL

Hibah merupakan pemberian suatu benda secara sukarela tanpa imbalan dari
seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki, dalam hukum hibah
yang sudah diberikan tidak bisa diminta kembali, tetapi ada sejumlah
pengecualian hibah bisa ditarik kembali. Pejabat umum yang berwenang dalam
peralihan hak atas tanah melalui hibah yaitu PPAT. Pada Putusan Pengadilan
Agama Polewali Mandar Nomor 338/Pdt.G/2014/PA.Pwl, secara ringkas
dijelaskan bahwa terjadi pembatalan Surat Ketarangan Hibah antara orang tua dan
anak yang dibuat tanpa sepengetahuan Ibunya, proses pendaftaran peralihan hak
atas tanah tersebut dilakukan, terbitlah Sertipikat Hak Milik Nomor 357. An
Tergugat II. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan
menganalisis Akibat Hukum Terhadap Pembatalan Surat Keterangan Hibah
Dalam Peralihan Hak Atas Tanah Yang Didaftarkan Oleh PPAT dan untuk
mengetahui dan menganalisis Tanggung Jawab PPAT Dalam Pendaftaran
Peralihan Hak Atas Tanah Yang Dibuat Terhadap Pembatalan Surat Keterangan
Hibah Yang Tidak Memiliki Kekuatan Hukum. Metode yang digunakan adalah
jenis penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah
pendekatan kasus atau case approach. Sumber bahan hukum yaitu bahan hukum
primer bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan
bahan hukum menggunakan studi Pustaka, dokumen dan studi arsip. Kemudian
analisis bahan hukum menggunakan penafsiran hukum telelogis atau sosiologis.
Hasil penelitian yang pertama adalah Akibat hukum terhadap pembatalan Surat
Keterangan Hibah dalam peralihan hak atas tanah yang didaftarkan oleh PPAT
dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 338/Pdt.G/2014/PA.Pwl kepemilikan
atas harta hibah tersebut akan kembali kepada pemberi hibah, Surat Keterangan
Hibah serta segala dokumen yang timbul atas obyek sengketa termasuk Sertipikat
Hak Milik No. 357 tersebut tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
Kemudian hasil penelitian yang kedua yaitu PPAT dapat dimintakan
pertanggungjawaban secara perdata maupun administratif sebagaimana diatur
dalam Pasal 55 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun
2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998
Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
Kata Kunci : Pembatalan, Surat Keterangan Hibah, Peralihan Hak Atas
Tanah, PPA