PELAKSANAAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN RINGAN DI WILAYAH POLRESTA BENGKULU

Tindak pidana penganiayaan merupakan salah satu kejahatan yang sering terjadi di
masyarakat dan selama ini umumnya diselesaikan melalui jalur litigasi dengan tujuan
memberikan efek jera kepada pelaku. Sebagai alternatif, Kepolisian Republik
Indonesia menerbitkan Peraturan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak
Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Pendekatan ini menawarkan penyelesaian
perkara secara damai dan berkeadilan melalui mediasi antara korban dan pelaku.
Berdasarkan penelitian dengan metode yuridis normatif yang dilengkapi wawancara
di Polresta Bengkulu, diketahui bahwa pelaksanaan restorative justice dimulai dari
laporan korban, dilanjutkan pencatatan kronologi, serta identifikasi kelayakan
perkara untuk diselesaikan secara restoratif. Penyidik kemudian menawarkan proses
mediasi dengan memperhatikan kemanfaatan bagi kedua belah pihak. Apabila
tercapai kesepakatan, pihak pelaku wajib memberikan ganti rugi dan membuat surat
permohonan bersama dengan korban untuk ditindaklanjuti ke Kapolres sebagai
bentuk penyelesaian damai. Namun, pelaksanaan restorative justice di lapangan
masih menghadapi berbagai faktor penghambat. Faktor penegak hukum mencakup
belum meratanya pemahaman aparat kepolisian tentang konsep restorative justice
dan keraguan dalam menggunakan diskresi karena khawatir menimbulkan kesalahan
prosedural. Faktor masyarakat terkait masih rendahnya pemahaman akan pentingnya
penyelesaian damai dan kekhawatiran bahwa pelaku tidak akan jera. Faktor sarana
dan fasilitas juga menjadi kendala, misalnya keterbatasan sumber daya manusia,
struktur organisasi, peralatan, serta pendanaan yang mendukung proses mediasi
secara optimal. Selain itu, perbedaan persepsi tentang keadilan di antara keluarga
korban, keluarga pelaku, dan masyarakat sering membuat kesepakatan damai sulit
tercapai, sehingga kasus tetap berlanjut ke jalur pengadilan dan membebani sistem
peradilan pidana. Diperlukan peningkatan koordinasi antara aparat penegak hukum,
pemahaman masyarakat melalui sosialisasi, serta penguatan regulasi dan sarana
pendukung agar prinsip restorative justice benar-benar dapat diwujudkan secara
efektif, efisien, serta memberikan kepastian hukum, rasa keadilan, dan kemanfaatan
bagi seluruh pihak.
Kata kunci: Restorative justice, Tindak Pidana Penganiayaan, Kepolisian