PENEGAKAN HUKUM PELANGGARAN SURAT IZIN ANDON BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG PENEMPATAN ALAT PENANGKAPAN IKAN DAN ALAT BANTU PENANGKAPAN IKAN

Penegakan Hukum Pelanggaran Surat Izin Andon Berdasarkan Peraturan
Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang
Penempatan Alat Penangkapan Ikan Dan Alat Bantu Penangkapan Ikan masih belum
mampu mengantisipasi kasus pelanggaran surat izin penangkapan ikan yang terjadi di
wilayah perairan Kota Bengkulu. Tujuan Penelitian; (1). Untuk mengetahui dan
menganalisis penegakan hukum terhadap pelanggaran surat izin andon penangkapan
ikan di Provinsi Bengkulu berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan
Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021. (2). Untuk mengetahui dan menganalisis
hambatan penegakan hukum terhadap pelanggaran surat izin andon penangkapan ikan
di Provinsi Bengkulu berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan
Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021. Metode Penelitian yang digunakan yaitu
penelitian hukum empiris, Pada pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan
non doktrinal. Pendekatan non doktrinal yaitu penelitian berupa studi-studi empiris
untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses
bekerjanya hukum di dalam masyarakat atau sering disebut sosio legal research.
Hasil Penelitian; (1). Penegakan hukum terhadap pelanggaran surat izin Andon
penangkapan ikan di Provinsi Bengkulu berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan Dan
Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021, dilaksanakan melalui beberapa
Tahap yaitu; Pertama, identifikasi pelanggaran Surat Izin Andon Penangkapan,
seperti berlayar tanpa SIPI Andon atau melanggar ketentuan dalam SIPI
Andon. Kedua, pemeriksaan dan penindakan oleh petugas pengawas perikanan, yang
dapat berupa teguran, penahanan kapal, atau sanksi administratif sesuai peraturan
SIPI Andon. Ketiga, upaya represif oleh aparat penegak hukum lebih lanjut jika
pelanggaran SIPI Andon dianggap berat. (2). Hambatan penegakan hukum terhadap
pelanggaran surat izin andon penangkapan ikan di Provinsi Bengkulu berdasarkan
Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun
2021 adalah sebgai berikut; Keterbatasan Sumber Daya, Kurangnya pemahaman dan
kesadaran hukum Nelayan Andon, Kompleksitas Regulasi SIPI Andon, Pengawasan
SIPI Andon belum efektif dan Faktor kondisi cuaca buruk dan Keterbatasan modal
Nelayan Andon.
Kata kunci; Penegakan Hukum, Surat Izin Andon, Peraturan Menteri Kelautan
Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang
Penempatan Alat Penangkapan Ikan Dan Alat Bantu Penangkapan
Ikan.