PENGATURAN HAK GUNA USAHA YANG BERTENTANGAN DENGAN UUPA

Hak Guna Usaha merupakan hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai
langsung oleh negara, guna perusahaan pertanian, perikanan dan peternakan
dalam jangka waktu tertentu. Namun, seiring berjalannya waktu,
perkembangan terkait Pengaturan Hak Guna Usaha mengalami perubahan
baik dalam hal obyek, subyek dan jangka waktu yang menyebabkan tidak
sinkronnya pengaturan HGU yang ada di UUPA dengan Peraturan yang
lahir setelahnya. Penelitian ini mengkaji tentang Pengaturan Hak Guna
Usaha setelah berlakunya UUPA yang bertujuan untuk mengetahui dan
menganalisis kedudukan UUPA dalam kaitannya dengan Pengaturan HGU
dan Kepastian hukum atas pengaturan HGU yang bertentangan dengan
UUPA. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan
pendekatan perundang-undangan serta bahan-bahan hukum lainnya yang
didapat dari studi dokumen atau penelitian kepustakaan. Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa UUPA merupakan dasar bagi penyusunan Hukum
Agraria Nasional, yang artinya semua pengaturan yang mengatur Sumber
Daya Alam itu haruslah mengacu dan tidak boleh bertentangan dengan
UUPA, baik subyek, obyek maupun jangka waktunya. Tapi fakta
menunjukkan bahwa pengaturan-pengaturan yang berlaku setelah UUPA
banyak yang tidak sinkron, tidak sesuai dan bertentangan dengan UUPA
sehingga dapat menimbulkan konflik dan ketidakpastian hukum. Oleh
karena itu, UUPA haruslah tetap dijadikan acuan utama dalam setiap
pembentukan peraturan pertanahan agar arah kebijakan hukum agraria
nasional tetap konsisten, berkeadilan, dan berkepastian hukum.
Kata Kunci : Hak Guna Usaha, UUPA, Kepastian Hukum, Pertanahan