LEGALITAS PENGGELEDAHAN TAS DIPLOMATIK NIGERIA OLEH INGGRIS BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL (STUDI KASUS PENCULIKAN UMARU DIKKO)

Pada tahun 1984, Inggris menggagalkan upaya penculikan Umaru Dikko dengan
menggeledah tas diplomatik Nigeria yang menyelundupkan Dikko dalam sebuah
peti yang dilabeli sebagai tas diplomatik yang memiliki inviolability yang diatur
dalam Pasal 27 ayat (3) Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik yang
menekankan bahwa tas diplomatik tidak boleh dibuka atau ditahan. Penelitian ini
bertujuan untuk menganalisis dua masalah: (1) pengaturan tas diplomatik menurut
hukum internasional; (2) legalitas penggeledahan tas diplomatik Nigeria oleh
Inggris berdasarkan hukum internasional. Metode penelitian yang digunakan
adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan
konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa:
(1) pengaturan terkait tas diplomatik yang dimuat dalam Konvensi Wina 1961
tentang Hubungan Diplomatik diperluas dengan Pasal 35 ayat (3) Konvensi Wina
1963 tentang Hubungan Konsuler, Bagian 3 ILC Draft on the Status of the
Diplomatic Courier and the Diplomatic Bag Not Accompanied by Diplomatic
Courier and Draft Optional Protocols tahun 1989, serta prinsip kedaulatan negara
dan Par In Parem Non Habet Imperium yang memperkuat inviolability tas
diplomatik; (2) tindakan Inggris yang menggeledah tas diplomatik Nigeria dalam
kasus penculikan Umaru Dikko dinilai ilegal apabila ditinjau berdasarkan hukum
internasional.
Kata Kunci: Legalitas, Penggeledahan, Tas Diplomatik, Hukum Internasional