IMPLEMENTASI PASAL 21 UNDANG UNDANG NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA DI POLRES KOTA BENGKULU

Dwi, Putra Nugraha and Herlita, Eryke and DWI, PUTRI LESTARIKA (2025) IMPLEMENTASI PASAL 21 UNDANG UNDANG NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA DI POLRES KOTA BENGKULU. Other thesis, Universitas Bengkulu.

[thumbnail of Thesis] Text (Thesis)
skripsi dwi fullll 2 - Dwi Putra Nugraha.pdf - Bibliography
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons GNU GPL (Software).

Download (3MB)

Abstract

Berdasarkan pada fakta bahwa dalam tiga tahun terakhir, seluruh kasus tindak
pidana yang melibatkan anak di bawah 12 tahun hanya diselesaikan dengan
mengembalikan anak kepada orang tua tanpa adanya pembimbingan atau
pengawasan lebih lanjut, sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengkaji
implmentasi pasal 21 undang-undang No.11 tahun 2012 tentang sistem
peradilan pidana anak serta faktor penghambat dalam proses
pelaksaannya,dengan metode penelitian yang digunakan adalah yuridis
empiris dengan pengumpulan data melalui studi pustaka,wawancara dengan
penyidik, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial, orang tua, dan anak
yang berkonflik dengan hukum, hasil penelitian menunjukan bahwa proses
penyelesaian tindak pidana anak dibawah 12 tahun dipolres kota bengkulu
berdasarkan pasal 21 Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem
peradilan pidana anak (SPPA) dilakukan dengan cara pengambilan keputusan
yang bersama antara penydik, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja
sosial, keputusan tersebut didasari hasil penelitian kemasayarakatan yang
dibuat oleh pembimbing kemasyarakatan, dalam 3 kasus yang ada anak
disahkan tindakan untuk dikembalikan kepada orang tuanya dengan tetap
mendapatkan pengawasan dan pembimbingan dari pembimbing
kemasyarakatan, namun proses pengawasan dan pembimbingan setelah anak
dikembalikan kepada orang tua tidak berjalan dengan optimal dikarenakan,
kurangnya profeisonalitas dari pembimbing kemasyarakatan, minimnya
anggaran dan fasilitas untuk melakukan pembimbingan, serta kurangnya
pemahaman dari pihak keluarga menjadi penghambat dalam pelaksanaan
implementasi pasal 21 Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang SPPA,
penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi kepada Balai
Pemasayrakatan dapat lebih profesional dalam memberikan pembimbingan
dan pengawasan agar anak dapat terhindar dari resiko pengulangan tindak
pidana.
Kata Kunci : SPPA, Implementasi, Bapas.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law > Department of Law Science
Depositing User: Irma Rohayu, S.IPust
Date Deposited: 03 Oct 2025 03:08
Last Modified: 03 Oct 2025 03:08
URI: https://repository.unib.ac.id/id/eprint/27249

Actions (login required)

View Item
View Item

slot gacor terbaik

slot gacor terpercaya

Situs Resmi Bisawd

slot gacor 4d

Slot Terpercaya

Slot Gacor bet 200