PELAKSANAAN PUTUSAN MAHMAKAH KONSTITUSI TENTANG PENGUJIAN UNDANG�UNDANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TERKAIT ANGGARAN PENDIDIKAN

Konstitusi Indonesia menetapkan bahwa anggaran pendidikan wajib
dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN). Namun, banyak APBN yang tidak memenuhi ketentuan ini, memicu
ketidakpuasan publik dan permohonan pengujian UU APBN di Mahkamah
Konstitusi (MK). Beberapa putusan MK menyatakan UU APBN terkait anggaran
pendidikan inkonstitusional, namun tetap memberlakukannya hingga tahun
berikutnya demi menjaga stabilitas keuangan negara. Berdasarkan latar belakang
ini, penelitian ini merumuskan masalah mengenai: 1) bagaimana analisis putusan
MK dalam pengujian UU APBN terkait anggaran pendidikan? dan 2) bagaimana
pelaksanaan putusan MK dalam pengujian UU APBN terkait anggaran
pendidikan? Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis putusan-putusan MK
dalam pengujian UU APBN terkait anggaran pendidikan untuk memahami
bagaimana pertimbangan MK dalam menentukan UU tersebut inkonstitusional,
serta untuk meneliti alasan dan faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan
putusan MK tersebut. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan
pendekatan perundang-undangan dan studi kepustakaan, yang mengumpulkan
data dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pembahasan dalam
penelitian ini menunjukkan bahwa putusan MK yang menyatakan UU APBN
inkonstitusional terkait anggaran pendidikan didasarkan pada pelanggaran Pasal
31 Ayat (4) UUD NRI 1945. Namun, meskipun bersifat final dan mengikat,
pelaksanaan putusan tersebut terkendala oleh adanya faktor kewenangan dan
hukum, faktor birokrasi dan administratif, faktor ekonomi dan stabilitas keuangan,
faktor politis, dan resistensi kebijakan dari sektor lain. Akibatnya, ketidakpatuhan
terhadap putusan MK mengenai anggaran pendidikan melemahkan wibawa
konstitusi, menimbulkan ketidakpastian hukum, dan mengancam terpenuhinya
hak atas pendidikan. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan regulasi
khusus untuk memperkuat pelaksanaan putusan MK serta kolaborasi lintas
lembaga untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan anggaran pendidikan.
Kata Kunci: Putusan MK, Anggaran Pendidikan, Pelaksanaan Putusan