PELAKSANAAN KEWENANGAN PANITIA PENGAWAS PEMILU DALAM PENGAWASAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KOTA BENGKULU TAHUN 2024

Pemilihan Kepala Daerah merupakan agenda utama yang diselenggarakan oleh pemerintah guna memfasilitasi penyerahan demokrasi yang dimiliki oleh rakyat. Dalam pemilihan kepala daerah terdapat kegiatan yang dikenal dengan berkampanye, Salah satu kegiatan kampanye ialah dengan pemasangan alat peraga kampanye. Alat peraga kampanye dipasang harus sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum. Akan tetapi, para peserta kampanye kerap sekali melanggar aturan yaitu dengan memasang alat peraga kampanye di tempat yang bukan semestinya, di Kota Bengkulu ada sebanyak 2.923 pelanggaran alat peraga kampanye yang dilakukan oleh para pasangan calon kepala daerah. Maka dari itu perlu adanya pengawasan partisipatif yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk mengawasi pemasangan alat peraga kampanye tersebut. Tujuan penelitian penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan kewenangan panitia pengawas pemilu dalam pengawasan alat peraga kampanye pada pemilihan kepala daerah di Kota Bengkulu tahun 2024 dan mengidentifikasi faktor penghambat panitia pengawas pemilu dalam pengawasan alat peraga kampanye pada pemilihan kepala daerah di Kota Bengkulu tahun 2024. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik purposive sampling dengan menetapkan 6 orang informan. Pengumpulan data melalui wawancara secara langsung dan studi dokumen. Hasil penelitian yang didapatkan yaitu pengawas pemilu sudah melaksanakan kewenangannya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, salah satunya yaitu melakukan pengawasan alat peraga kampanye pada pemilihan kepala daerah. Adapun faktor yang menjadi penghambat panitia pengawas pemilu dalam melakukan pengawasan berasal dari faktor internal dan eksternal yaitu kurangnya sumber daya manusia, kurangnya alat berat yang memadai, kurangnya koordinasi antara tim kampanye dengan panitia pengawas pemilu, kurangnya koordinasi tim kampanye dengan tim dibawahnya ataupun pihak ketiga yang memasang alat peraga kampanye, tidak adanya sanksi yang tegas, serta faktor masyarakat.
Kata Kunci : Pemilihan Kepala Daerah, Panitia Pengawas Pemilu, Alat Peraga Kampanye.