PELAKSANAAN KETENTUAN PEMBANGUNAN KEBUN MASYARAKAT OLEH PT. AGRICINAL

Penelitian ini mengkaji Pelaksanaan Ketentuan Pembangunan Kebun Masyarakat
oleh PT. Agricinal, sebuah perusahaan kelapa sawit di Bengkulu Utara, yang
mewajibkan pembangunan kebun masyarakat paling sedikit 20% dari total luas
Hak Guna Usaha (HGU). Dengan luas HGU sebesar 6.250 Ha, PT. Agricinal telah
melakukan ketentuan tersebut melalui penyediaan kebun masyarakat seluas
11.553 Ha. Pelaksanaan ini tidak hanya mencerminkan kepatuhan yuridis, akan
tetapi keadilan korektif juga diperlukan pada penerapan Pasal 27 Huruf I
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021. Hasil penelitian menunjukkan
bahwasannya Pelaksanaan Ketentuan Pembangunan Kebun Masyarakat oleh PT.
Agricinal belum terealisasikan sepenuhnya. Dampak internal dan eksternal tentu
saja ada pada saat sebelum perpanjangan hak guna usaha pada masyarakat dan
petani kebun masyarakat. Dampak internalnya antara lain pada faktor ekonomi
dan faktor sosial. Dampak eksternal meliputi peningkatan aktivitas ekonomi,
perubahan pola sosial masyarakat, dampak terhadap lingkungan fisik. Diperlukan
adanya upaya dari berbagai pihak terkait untuk mengatasi hal-hal yang berlum
terealisasikan demi terwujudnya Pelaksanaan Ketentuan Pembangunan Kebun
Masyarakat oleh PT. Agricinal.
Kata Kunci : kebun masyarakat, Hak Guna Usaha (HGU), petani kebun
masyarakat.