Analisis Yuridis Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Organisasi Masyarakat Ditinjau Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis normatif kebijakan pemberian
Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) kepada badan usaha milik
organisasi kemasyarakatan keagamaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 25 Tahun 2024. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: (1) Bagaimana
pengaturan dan mekanisme pemberian WIUPK kepada organisasi kemasyarakatan
keagamaan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 dan (2)
Bagaimana implikasi secara yuridis normatif terhadap ketentuan di bidang
pertambangan atas pemberian WIUPK tersebut. Penelitian ini menggunakan metode
yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 83A dalam PP 25/2024 bertentangan dengan asas
lex superior derogat legi inferiori, karena tidak memiliki dasar yang jelas dalam
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
Kebijakan ini berpotensi melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik,
menimbulkan konflik kepentingan, kerusakan lingkungan, dan penyalahgunaan praktik
pertambangan. Oleh karena itu, regulasi ini perlu dikaji ulang demi menciptakan tata
kelola pertambangan yang lebih akuntabel, konstitusional, dan berkelanjutan.
Kata Kunci: WIUPK, organisasi keagamaan, pertambangan.