PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENGGUNA AKUN ORANG LAIN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DALAM LAYANAN TRANSPORTASI ONLINE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI

Perkembangan teknologi digital dalam layanan transportasi online telah
menimbulkan permasalahan hukum baru yaitu praktik jual beli akun transportasi
online yang disalahgunakan oleh penerima akun untuk melakukan tindak pidana
seperti penggelapan, pencurian, pembunuhan, dan sebagainya. Fenomena ini
menimbulkan persoalan mengenai bagaimana pertanggungjawaban pidana baik
bagi pelaku yang menggunakan akun orang lain untuk melakukan tindak pidana
maupun pemilik akun asli yang terlibat berdasarkan UU No. 27 Tahun 2022, serta
bagaimana menentukan kesalahan dalam penggunaan akun orang lain untuk
melakukan tindak pidana dalam layanan transportasi online berdasarkan UU No. 27
Tahun 2022. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan
pertanggungjawaban pidana pelaku pengguna akun orang lain yang melakukan
tindak pidana dalam layanan transportasi online dan cara menentukan kesalahan
dalam penggunaan akun orang lain yang melakukan tindak pidana dalam layanan
transportasi online berdasarkan UU No. 27 Tahun 2022. Penelitian ini
menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan yang
mengkaji ketentuan UU PDP, UU ITE, UU Adminkep, dan KUHP mengenai
penggunaan data pribadi milik orang lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
pertanggungjawaban pidana pelaku pengguna akun orang lain yang melakukan
tindak pidana dalam layanan transportasi online merupakan pertanggungjawaban
individu, dengan sanksi pidana berdasarkan Pasal 65 ayat (3) UU PDP, Pasal 35 UU
ITE, Pasal 77 UU Adminkep, Pasal 378 KUHP dan pasal lainnya terkait tindak
pidana yang dilakukan. Pemilik akun asli yang mengalihkan akunnya juga dapat
dimintai pertanggungjawaban sebagai pembantu tindak pidana berdasarkan Pasal
56 KUHP dan melanggar Pasal 34 UU ITE tentang larangan menjual akses sistem
elektronik. Penentuan kesalahan pelaku pengguna akun orang lain yang melakukan
tindak pidana dalam layanan transportasi online dan pemilik akun asli yang
mengalihkan akun dilakukan melalui pembuktian unsur perbuatan melawan
hukum, unsur kesengajaan, unsur kemampuan bertanggungjawab dan unsur tiada
alasan pembenar/pemaaf.
Kata Kunci: Kesalahan, Pertanggungjawaban Pidana, Pelindungan Data Pribadi,
Transportasi Online.