PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF ATAS PELANGGARAN PAJAK REKLAME DI KOTA BENGKULU

Pajak reklame merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang berperan
penting dalam pembiayaan pembangunan daerah. Namun, di Kota Bengkulu
realisasi penerimaannya belum optimal. Dalam kurun waktu 2014–2025, sebagian
besar capaian pajak reklame di Kota Bengkulu tidak mencapai target yang telah
ditetapkan, dengan hanya tahun 2020 yang melebihi target. Kondisi ini
menunjukkan masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak reklame, sehingga
diperlukan upaya penegakan hukum berupa pemberian sanksi administratif.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan pemberian sanksi
administratif terhadap wajib pajak reklame. serta menganalisis pengaruhnya
terhadap kepatuhan wajib pajak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini
adalah pendekatan empiris, dengan pengumpulan data melalui wawancara dan
dokumentasi dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Satuan Polisi Pamong
Praja (Satpol PP) Kota Bengkulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan
sanksi administratif berupa teguran tertulis hingga penertiban fisik telah
dilakukan, namun belum berjalan maksimal karena keterbatasan regulasi, serta
rendahnya kesadaran wajib pajak. Penerapan sanksi administratif memiliki
pengaruh terhadap peningkatan kepatuhan sebagian wajib pajak, tetapi belum
berdampak signifikan terhadap peningkatan PAD. Oleh karena itu, dibutuhkan
penguatan regulasi, peningkatan koordinasi antarinstansi, serta penegakan hukum
yang lebih tegas dan konsisten.
Kata kunci: Penerapan, Sanksi Administratif, Pelanggaran , Pajak Reklame