KATEGORI PERBUATAN PENYALAHGUNAAN ARETIFICIAL INTELIGENCE DEEPFAKE DALAM KEJAHATAN SIBER PERSPEKTIF PERUDANG UNDANGAN

Penyalahgunaan teknologi deepfake dalam kejahatan siber belum diatur
secara khusus dalam hukum positif Indonesia. Penelitian ini penting dilakukan
untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk penyalahgunaan deepfake serta mendorong
hadirnya regulasi khusus yang mampu memberikan kepastian hukum dan
perlindungan terhadap korban. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan
mendeskripsikan bentuk kategori perbuatan penyalahgunaan Artificial Intelligence
(AI) deepfake dalam kejahatan siber, serta untuk mengetahui dan mendeskripsikan
pengaturan penyalahgunaan Artificial Intelligence (AI) deepfake dalam kejahatan
siber perspektif perundang undangan. Penelitian ini menggunakan metode
normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun istilah "deepfake " belum
diatur secara eksplisit, sejumlah ketentuan dalam peraturan perundang-undangan
dapat digunakan untuk menjerat pelaku kejahatan yang menggunakan teknologi ini,
terutama melalui pasal-pasal mengenai pencemaran nama baik, konten asusila,
penipuan, dan pemerasan. Regulasi khusus tentang deepfake diperlukan karena
peraturan yang ada seperti KUHP dan UU ITE belum secara eksplisit mengatur
karakteristik teknis dan kompleksitas modus kejahatan berbasis manipulasi visual
dan audio oleh AI. Ketentuan yang bersifat umum tidak cukup menjangkau aspek
forensik digital, perlindungan data biometrik, hingga tanggung jawab pengembang
teknologi dan platform distribusi. Oleh karena itu, regulasi khusus dibutuhkan
untuk memberikan kepastian hukum, standar pembuktian, serta perlindungan yang
menyeluruh bagi masyarakat dalam menghadapi penyalahgunaan teknologi
deepfake yang kian canggih dan masif.
Kata kunci: Artificial Intelligence, deepfake , Kejahatan Siber, UU ITE,
Hukum Pidana.