PELAKSANAAN PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) merupakan pungutan pajak
yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan, seperti pemindahan hak
dikaranekan jual beli, tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam
perseroan atau badan hokum lain, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan,
penunjukkan pembeli dalam lelang, pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai
kekuatan hukum tetap, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, atau
hadiah. Pelaksanaan Pemungutan BPHTB dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan
menjadi salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui dan menganilisis mengenai pelaksanaa pemungutan BPHTB di
Kabupaten Bengkulu Selatan serta hambatan yang dialami dalam pelaksanaannya.
Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan yuridis
sosiologis kemudian dianalisis secara yuridis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian,
pelaksanaan pemungutan BPHTB di Kabupaten Bengkulu Selatan BPHTB dapat
dibayarkan oleh wajib pajak dengan melalui bantuan PPAT ataupun secara mandiri
melalui kantor ATR/BPN dengan mengisi formulir dan membawa syarat-syarat yang
diperlukan. Hambatan dalam pelaksanaan pemungutan BPHTB di Kabupaten
Bengkulu Selatan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni faktor yuridis, dan non�yuridis.
Kata Kunci : Bea Perolehan Hak Atas Tanah, Pajak Daerah, Pedapatan Asli
Daerah