IMPLIKASI PUTUSAN MK NO.68/PHPU.BUP�XXIII/2025 TENTANG PEMUNGUTAN SUARA ULANG PILKADA BUPATI BENGKULU SELATAN TAHUN 2025

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PHPU.BUP-XXIII/2025 merupakan
hasil dari permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kepala Daerah
dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024.
Permohonan ini diajukan oleh pasangan calon yang tidak menerima hasil rekapitulasi
suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bengkulu
Selatan. Putusan ini memiliki implikasi hukum, politik, administratif, dan anggaran
yang cukup besar. Secara hukum, putusan ini menegaskan bahwa Mahkamah
memiliki kewenangan untuk membatalkan hasil pemilu dan memerintahkan
pelaksanaan PSU jika terbukti terdapat pelanggaran yang mempengaruhi hasil
pemilihan. Secara politik, putusan ini menunjukkan pentingnya integritas dan
akuntabilitas dalam proses demokrasi lokal. Dari sisi administrasi dan keuangan,
putusan ini menuntut kesiapan KPU dan Bawaslu serta pemerintah daerah untuk
melaksanakan PSU secara efisien, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum.
Ratio legis dari putusan ini menunjukkan komitmen Mahkamah untuk melindungi
hak konstitusional warga negara dalam memilih dan dipilih serta menjaga legitimasi
hasil pilkada. Mahkamah juga menekankan bahwa penyelenggaraan pemilu yang
bebas dari intervensi kekuasaan dan praktik curang merupakan prasyarat mutlak
dalam negara hukum yang demokratis. Dengan demikian, Putusan MK Nomor
68/PHPU.BUP-XXIII/2025 menjadi preseden penting dalam memperkuat kualitas
demokrasi lokal dan menjaga supremasi konstitusi di Indonesia.
Kata Kunci: Pilkada, Pemungutan Suara Ulang, Mahkamah Kontitusi