KAJIAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR : 4774K/PID.SUS/2024 TENTANG SANKSI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM UNDANG-UNDANG NARKOTIKA

Peningkatan signifikan dalam angka penyalahgunaan narkotika di Indonesia, yang
mencapai 4,5 juta. Hal ini menunjukkan bahwa masalah ini telah menjadi isu
krusial yang mempengaruhi kesehatan masyarakat dan stabilitas sosial. Dengan
peredaran narkotika yang semakin meluas, termasuk ke daerah terpencil.
Hukuman yang berat harusnya pantas didapatkan oleh pengedar narkotika karena
dapat merugikan diri sendiri, keluarga, masyarakat, maupun negara. Pada Putusan
Mahkamah Agung Nomor 4774K/Pid.Sus/2024 hakim menyatakan bahwa
terdakwa terbukti secara sah bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana
sesuai dengan pasal 114 Ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang
Narkotika. Akan tetapi, hakim menjatuhkan putusan dibawah ancaman minimum
khusus dari pasal yang dilanggar. Pemberian putusan yang tidak sesuai dengan
ketentuan hukum dapat menyebabkan cacatnya suatu hukum. Masyarakat
cenderung akan menyepelekan ketentuan hukum yang berlaku apabila terjadi
kasus serupa. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis pertimbangan hakim
dan menganalisis penjatuhan pidana kepada terdakwa telah sesuai dengan tujuan
hukum atau tidak. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif
dengan melakukan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.
Pengumpulan bahan hukum didapat dengan melakukan penelusuran literatur
hukum melalui media internet seperti putusan pengadilan negeri, putusan
pengadilan Tinggi, Putusan mahkamah Agung, serta melakukan studi kepustakaan
hukum. Pada putusan Nomor 4774K/Pid.Sus/2024, majelis hakim seharusnya
dapat memberikan pertimbangan hukum yang lebih cermat dan dalam
menjatuhkan putusan hakim hendaknya memutus dengan memperhatikan nilai�nilai yang terkandung dalam tujuan hukum, yaitu sesuai dengan keadilan,
kepastian, dan kemanfaatan Hukum.
Kata Kunci : Tindak Pidana penyalahgunaan Narkotika, Kajian Putusan, pidana
minimum khusus, residive