KEBIJAKAN KRIMINAL PENGATURAN FEMISIDA BERDASARKAN ATURAN HUKUM DI INDONESIA PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN

Penelitian ini secara kritis menganalisis kebijakan kriminal di Indonesia terkait
pengaturan femisida dari perspektif peraturan perundang-undangan. Isu kekerasan
terhadap perempuan, khususnya femisida, merupakan permasalahan hak asasi
manusia yang mendesak. Meskipun angka kekerasan terhadap perempuan
cenderung meningkat dan manifestasi femisida semakin beragam, sistem hukum
pidana Indonesia belum memiliki pengaturan eksplisit yang mengkriminalisasi
tindakan tersebut sebagai kejahatan spesifik bermotif gender. Penelitian ini
bertujuan menganalisis secara mendalam kebijakan kriminal yang berlaku terkait
potensi pengaturan femisida, ditinjau dari hierarki dan substansi peraturan
perundang-undangan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif
dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis konseptual, melibatkan
penelaahan komprehensif terhadap berbagai lapisan peraturan. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa meskipun ketentuan dalam beberapa peraturan dapat menjerat
pelaku pembunuhan perempuan, sistem hukum pidana Indonesia belum efektif
melindungi dan memberikan keadilan bagi korban femisida. Hal Ini dikarenakan
ketiadaan definisi dan pengakuan eksplisit terhadap femisida sebagai kejahatan
berbasis gender telah mengakibatkan penanganan kasus seringkali mengabaikan
dimensi gender sebagai motivasi utama pelaku. Dengan demikian, penting bagi
pemerintah dan pembuat undang-undang untuk segera merumuskan regulasi yang
secara khusus mengkriminalisasi femisida, dengan mempertimbangkan motif
gender dalam pemberatan hukuman. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ketiadaan
pengaturan eksplisit femisida menghambat perlindungan dan keadilan bagi korban,
sehingga reformasi legislatif sangat penting untuk dilakukan.
Kata Kunci: Feminisme, Femisida, Gender, Kekerasan, Perempuan