PERJANJIAN BAGI HASIL TANAH PERTANIAN MENURUT HUKUM ADAT BESEMAH DI KELURAHAN SUKOREJO KECAMATAN PAGAR ALAM UTARA KOTA PAGAR ALAM

Penelitian ini mengkaji Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Menurut Hukum
Adat Besemah di Kelurahan Sukorejo Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar
Alam, dengan fokus pada karakteristik perjanjian, proses pelaksanaannya, serta
hambatan-hambatan yang muncul. Berlandaskan sistem lisan dan kepercayaan
antarpihak, perjanjian ini merefleksikan kuatnya ikatan sosial dan nilai kejujuran
dalam masyarakat adat Besemah, dengan penerapan sistem pembagian yang
fleksibel seperti "paruhan" atau "bagi tiga". Pelaksanaan perjanjian mengedepankan
kesederhanaan dan transparansi, dengan otonomi penuh pada penggarap dan
pembagian hasil yang sering disaksikan pihak ketiga. Namun, sifat tidak tertulis
dari perjanjian ini menimbulkan hambatan internal seperti konflik interpretasi dan
potensi ketidakjujuran, diperparah oleh kurangnya pengawasan dari pemilik lahan
yang merantau. Hambatan eksternal juga signifikan, meliputi perubahan iklim
ekstrem, harga pupuk dan hasil panen, serangan hama, serta pertanian yang kurang
memadai. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan
non-doktrinal, mengumpulkan data primer melalui wawancara dengan ketua adat,
pemilik lahan, dan penggarap, serta data sekunder dari studi kepustakaan. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa meskipun hukum adat Besemah berfungsi efektif
dalam menjaga harmoni sosial, ia rentan terhadap erosi nilai kejujuran dan tekanan
eksternal, sehingga diperlukan sinergi antara hukum adat dan hukum positif untuk
perlindungan hukum yang lebih komprehensif. Disarankan agar para pihak
mendokumentasikan poin-poin kunci perjanjian secara sederhana, pemerintah
daerah memberikan dukungan berupa penyuluhan, stabilisasi harga, dan perbaikan
infrastruktur, serta pemangku adat merumuskan panduan praktik terbaik untuk
memperkuat kepastian hukum adat.
Kata Kunci: Perjanjian Bagi Hasil, Hukum Adat Besemah, Tanah Pertanian,
Hambatan, Perlindungan Hukum