PERJANJIAN KERJA SAMA PENGELOLAAN KAWASAN HUTAN TAMAN WISATA ALAM BUKIT KABA ANTARA BKSDA BENGKULU DAN MASYARAKAT DESA BANDUNG JAYA KECAMATAN KABAWETAN KABUPATEN KEPAHIANG

Perjanjian kerja sama antara Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA)
Bengkulu dan masyarakat Desa Bandung Jaya dalam pengelolaan Taman Wisata
Alam (TWA) Bukit Kaba merupakan bentuk kemitraan konservasi yang
melibatkan peran aktif masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
keabsahan perjanjian kerja sama tersebut dari perspektif hukum perdata
berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, serta mengevaluasi implementasi hak dan
kewajiban masyarakat dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan
pendekatan yuridis empiris dengan metode kualitatif. Data diperoleh melalui studi
dokumen dan wawancara dengan pihak BKSDA, pemerintah desa, dan Kelompok
Tani Wono Karyo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian secara formil
memenuhi unsur sahnya perjanjian. Namun dalam praktiknya, substansi
pelaksanaan perjanjian menyimpang dari tujuan konservasi, karena masyarakat
memanfaatkan lahan konservasi untuk kegiatan perkebunan produktif yang tidak
sesuai dengan ketentuan hukum kehutanan, yakni Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2024 dan Perdirjen KSDAE Nomor P.6/KSDAE/SET/Kum.1/6/2018.
Ketidaksesuaian antara isi dan implementasi perjanjian menunjukkan adanya
wanprestasi yang berpotensi menimbulkan kerugian ekologis dan administratif,
serta memperlemah efektivitas kerja sama konservasi.
Kata Kunci: Perjanjian Kerja Sama,BKSDA,Masyarakat Desa Bandung Jaya.