TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA DALAM MEDIA DIGITAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN

Pesatnya perkembangan teknologi informasi telah melahirkan berbagai platform
digital seperti YouTube, Netflix, dan media sosial yang kini digunakan sebagai
saluran penyiaran oleh masyarakat. Kondisi ini menimbulkan tantangan baru
terhadap efektivitas pengawasan konten siaran digital, khususnya dalam
memastikan konten tetap sesuai dengan norma hukum, etika, dan kepentingan
publik. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menjadi lembaga yang secara normatif
memiliki mandat pengawasan penyiaran sebagaimana diatur dalam Undang�Undang Nomor 32 Tahun 2002. Namun, kewenangan KPI secara hukum belum
secara eksplisit mencakup media digital, karena pengaturan yang ada masih terbatas
pada penyiaran konvensional berbasis frekuensi publik. Penelitian ini bertujuan
untuk mengkaji pengaturan hukum mengenai pengawasan konten siaran digital di
Indonesia, serta menganalisis bentuk dan batas kewenangan KPI dalam
menghadapi fenomena penyiaran digital. Metode yang digunakan adalah yuridis
normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, serta didukung bahan hukum
primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum terdapat
dasar hukum yang jelas yang memberikan kewenangan eksplisit kepada KPI untuk
mengawasi konten di platform digital, seperti YouTube atau Netflix. Padahal,
kebutuhan pengawasan sangat mendesak mengingat karakteristik media digital
yang sangat terbuka dan cepat menyebar. Meskipun KPI telah menyusun Pedoman
Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS), implementasinya belum
dapat diterapkan secara menyeluruh terhadap media digital karena keterbatasan
legitimasi hukum. Penelitian ini juga menemukan bahwa selain fungsi pengawasan,
KPI juga memiliki peran lain seperti pembinaan dan mediasi, yang sangat relevan
untuk memperkuat etika penyiaran digital. Oleh karena itu, diperlukan revisi
terhadap Undang-Undang Penyiaran guna memperluas cakupan norma dan
kewenangan KPI, serta menetapkan KPI sebagai regulator adaptif yang tidak hanya
mengawasi, tetapi juga membina dan mengarahkan perkembangan konten digital
agar tetap berada dalam koridor hukum dan moral yang sehat. Penguatan peran KPI
dalam pengawasan konten digital diharapkan mampu menciptakan ruang digital
yang lebih aman, etis, dan edukatif bagi masyarakat.
Kata kunci: Kewenangan, Komisi Penyiaran Indonesia, Pengawasan Konten
Digital